JAKARTA, BALIPOST.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penerimaan pajak per Juli 2026 mencapai Rp1.224,3 triliun atau tumbuh 23,7 persen (year-on-year/yoy).
“Kita mencapai (performa tersebut) tanpa menaikkan tarif pajak atau memperkenalkan jenis pajak baru,” kata Purbaya saat Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian Keuangan di Jakarta, Kamis (10/9).
Dilansir dari Kantor Berita Antara, Bendahara Negara itu menuturkan strategi pemerintah untuk menghimpun penerimaan saat ini lebih berfokus pada perbaikan administrasi, pengawasan, tata kelola, serta menutup kebocoran dalam sistem perpajakan.
Sementara pada sisi belanja negara, menurut Purbaya, realisasi yang tercatat per Juli 2026 mencapai Rp1.969,6 triliun atau tumbuh 18,62 persen (yoy).
Dengan kinerja itu, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut berada pada posisi terjaga sebesar Rp235,6 triliun atau 0,91 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Purbaya mengatakan Kemenkeu telah menyiapkan desain pelaksanaan anggaran agar defisit APBN tetap berada pada level terkendali hingga akhir tahun.
Berdasarkan kinerja per Juli, ia memperkirakan defisit APBN pada akhir tahun akan berada pada level 2,85 persen terhadap PDB.
“Angka ini menunjukkan bahwa kita berusaha membuat fiskal lebih aktif tanpa meninggalkan kehati-hatian,” ujarnya.
Kemenkeu sejauh ini belum mempublikasikan realisasi terperinci APBN pada bulan Anggaran Juli dan Agustus. Paparan terakhir mengenai kinerja APBN merupakan realisasi semester I-2026.
Per Juni, APBN mencatat defisit sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB.
Pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama 2025.
Rinciannya, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp1.187,8 triliun, yang ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp1.035,7 triliun atau tumbuh 24,6 persen. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp145 triliun atau tumbuh 3,4 persen.
Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp271 triliun atau meningkat 21,6 persen, sedangkan penerimaan hibah tercatat Rp7 miliar atau tumbuh 10,2 persen.
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja pemerintah pusat mendominasi dengan realisasi Rp1.298,6 triliun atau meningkat 29,4 persen.
Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp658,9 triliun atau tumbuh 40 persen, sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp639,7 triliun atau meningkat 20 persen.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp357,4 triliun atau tumbuh 11,2 persen.
Dengan capaian tersebut, keseimbangan primer mencatat surplus sebesar Rp85,1 triliun. (kmb/balipost)
