GIANYAR, BALIPOST.com – Bupati Gianyar, I Made Mahayastra menyampaikan jawaban resmi atas pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Gianyar terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Tanggapan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Gianyar di ruang sidang utama kantor DPRD Gianyar, Rabu (9/9).
Dalam rapat tersebut, Mahayastra memaparkan sejumlah poin yang menjadi sorotan berbagai fraksi, mulai dari perlindungan kesehatan masyarakat, progres pembangunan infrastruktur daerah, hingga efisiensi anggaran belanja. Menjawab pandangan Fraksi PDI Perjuangan terkait penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) akibat pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Pemkab Gianyar telah melakukan langkah verifikasi dan mitigasi.
“Penonaktifan PBI JK bulan Januari 2026 telah diverifikasi melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Sementara, penonaktifan per Agustus 2026 dialihkan secara bertahap ke PBPU/BP Pemerintah Daerah,” kata Mahayastra.
Untuk menjamin akses layanan kesehatan warga terdampak, Pemkab Gianyar berkoordinasi dengan 13 puskesmas dan dua rumah sakit daerah. Selain itu, pelaksanaan Program Bantuan Kesehatan (BK) dipastikan tetap berjalan selektif dan akuntabel untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan pembiayaan di luar tanggungan JKN.
Merespons Fraksi Partai Golkar, Mahayastra menjelaskan penyesuaian pencatatan retribusi daerah pada APBD Perubahan 2026. Penurunan angka pada pos retribusi dipicu oleh peralihan penganggaran ke pos lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah, guna menyesuaikan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.
Di bidang pendidikan, Pemkab Gianyar memastikan penyaluran bantuan uang kuliah tunggal (UKT) untuk program “Satu Keluarga Satu Sarjana” ditransfer langsung ke rekening setiap penerima manfaat secara berkala tiap semester.
Menanggapi Fraksi Gerindra mengenai penataan infrastruktur, Mahayastra membeberkan realisasi pembangunan fisik GOR Gianyar yang terus berjalan. Progres penataan lahan GOR mencapai 39,588%. Progres gedung utama (struktur) mencapai 28,379%. Progres sarana penunjang GOR mencapai 20,753%.
Selain GOR, alokasi belanja modal APBD perubahan 2026 difokuskan pada sektor vital lainnya yakni Rp288,130 miliar lebih (5,26%) untuk pengerjaan jalan, jaringan, dan irigasi, serta Rp10,773 miliar lebih khusus untuk irigasi pertanian.
Guna menjawab PU Fraksi Demokrat Bersatu, Bupati menegaskan bahwa pemanfaatan anggaran daerah tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Sektor UMKM dan pertanian akan disokong melalui program terintegrasi Gerakan UMKM Berdaya Saing, mencakup bantuan modal, pelatihan, hingga fasilitasi akses pasar.
”Ke depan kami tetap memprioritaskan sektor-sektor strategis seperti pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial bagi warga kurang mampu, pelestarian seni budaya, lingkungan hidup, serta percepatan reformasi birokrasi,” tegas Mahayastra. (Wirnaya/balipost)
