BANGLI, BALIPOST.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Yangapi menyoroti banyaknya ketidaksesuaian antara data desil kemiskinan yang diturunkan pemerintah pusat dengan kondisi riil ekonomi warga di lapangan.
Perbekel Desa Yangapi, I Wayan Edi Korniawan mengungkapkan ketidaksesuaian data tersebut menimbulkan persoalan hingga membuat perangkat desa menjadi objek yang disalahkan warga.
Edi Korniawan menegaskan pihak desa sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan maupun penetapan data desil tersebut. Perubahan status desil ekonomi masyarakat sepenuhnya berasal dari pemerintah pusat, bukan hasil pendataan pihak desa.
“Kami tegaskan saya selaku kepala desa tidak pernah diminta membuat data terkait kondisi ekonomi masyarakat. Data yang berkaitan dengan desil itu murni keluar dari pusat. Kami tidak tau sumbernya dari mana,” ujarnya, Rabu (2/9).
Banyaknya ketidaksesuaian antara data desil kemiskinan yang diturunkan pemerintah pusat dengan kondisi riil ekonomi warga di lapangan, kata Edi Korniawan membuat dirinya dan jajaran kadus jadi pihak yang disalahkan. Perangkat desa bahkan tak jarang dituduh memutus bantuan secara sepihak hingga pilih kasih dalam penyaluran bantuan.
Dia mengungkapkan salah satu contoh ketidaksesuaian data yang terjadi yakni adaya warga yang secara ekonomi masih tergolong tidak mampu dan berada di desil 3, namun status mendadak ditinjau oleh pusat dengan alasan terdeteksi memiliki kendaraan roda empat (mobil).
Padahal kondisi riilnya warga bersangkutan sama sekali tidak memiliki mobil dan kehidupan ekonominya belum mengalami peningkatan. Jika oleh pusat desil warga tersebut nantinya diputuskan naik ke desil 5 (tergolong mampu) maka yang bersangkutan terancam tidak lagi menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) hingga kepesertaan BPJS PBI (gratis dari pemerintah).
“Data ini tidak pernah kami buat bahwa mereka punya mobil, karena realitasnya memang tidak punya. Kami tidak tahu sumber data pusat ini dari mana,” tegasnya.
Ketidaksesuaian data ini, lanjut Edi tidak hanya terjadi pada satu-dua orang. Laporan yang diterimanya, terdapat ada puluhan warga dengan nasib serupa.
Bahkan ada warga yang sudah mengalami perubahan status desil dari 3 ke 5. Padahal kondisi ekonomi mereka masih tergolong kurang mampu.
Terkait hal tersebut dikatakan bahwa para Kelian Banjar Dinasnya telah berupaya mengajukan bantahan dan sanggahan sesuai fakta di lapangan. Namun sanggahan itu tidak langsung diputuskan oleh pusat. Sampai saat ini status sanggahan masih sedang diproses.
“Karena ini bagi kami sudah agak krusial, rencana kami akan rapat dengan Kelian dinas untuk lakukan langkah strategis. Kami akan sosialisasikan perubahan ini. Kami akan sampaikan bahwa data ini bukan hasil kerja kami,” tandasnya. (Dayu Swasrina/balipost)
