DENPASAR, BALIPOST.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berorientasi ekspor agar menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Hal ini untuk melepas ketergantungan pada sektor pariwisata yang rentan terhadap guncangan ekonomi.
“Kalau wisatawan tidak datang, UMKM bisa ikut kehilangan pasar. Tapi, jika UMKM bisa ekspor, ia menjadi penggerak utama, tidak menunggu wisatawan datang,” kata Kepala Perwakilan BI Bali Achris Sarwani di sela diskusi soal “Transformasi UMKM Ekonomi Kreatif” di Denpasar, Bali, Rabu.
Menurut dia, selama ini, sisi konsumsi yang menggerakkan UMKM di Bali, bukan menjadi penggerak utama perekonomian daerah dan sektor pariwisatalah yang mendorong geliat UMKM.
Namun, sektor pariwisata terbilang rentan dari guncangan ekonomi termasuk karena faktor eksternal misalnya kesehatan hingga krisis geopolitik global.
“Jadi, kami harapkan ada sumber selain pariwisata, sumber berkelanjutan dari pelaku pertama itu pasti UMKM yang akan ada terus, tidak ada ceritanya UMKM itu ada batasnya,” ujar Achris dikutip dari Kantor Berita Antara.
Perwakilan bank sentral di Bali itu hingga saat ini memiliki 111 UMKM binaan yang sebanyak 41,4 persen di antaranya bergerak di sektor pertanian dan perkebunan, kemudian kuliner (14,41 persen), wastra (17,12 persen), kriya sebesar 9 persen, dan unggulan lokal lainnya 5,41 persen.
Untuk mendorong daya saing UMKM, pihaknya melakukan peningkatan kapasitas baik dari sisi produksi dan perluasan akses pasar, kemudian perizinan dan legalitas usaha, serta mempertemukan dengan pelaku bisnis termasuk perbankan.
Dari sisi pembiayaan kepada UMKM, ia menilai perbankan menempatkan debitur itu sebagai prioritas menyerap kredit.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bali, pada periode Januari-April 2026, kucuran kredit perbankan di Bali mencapai Rp147,64 triliun atau naik 9,14 persen dibandingkan periode sama 2025 sebesar Rp135,28 triliun.
Adapun sebesar 51,26 persen penyaluran kredit itu disalurkan kepada debitur UMKM.
“Secara data, pembiayaan UMKM di Bali itu sudah bagus, di atas 50 persen. Namun, UMKM ini sebenarnya bukan penggerak utama saat ini,” ucapnya.
Sementara itu, diskusi soal UMKM dan ekonomi kreatif merupakan bagian ketiga setelah sebelumnya mengangkat soal pariwisata dan pertumbuhan ekonomi serta investasi dan infrastruktur berkelanjutan.
Inti sari dalam diskusi itu akan menjadi rekomendasi yang akan dibahas lebih lanjut dalam forum ekonomi Balinomics pada Agustus 2026.
“Kami bisa melakukan hasil asesmen sekaligus memberikan rekomendasi yang bersifat jangka pendek, yang harus segera dilaksanakan dan mana yang jangka panjang,” ucapnya. (kmb/balipost)
