DENPASAR, BALIPOST.com – Massa dari organisasi Kekal Bali, Frontier Bali, dan Walhi Bali menggelar aksi unjuk rasa di depan Monumen Bajra Sandhi, Jalan Raya Puputan, Renon, Denpasar Timur, Senin (6/7). Aksi mengusung tema ‘Grubug Agung’ ini mengingatkan pemerintah bahwa Bali dan Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Aksi yang diikuti belasan peserta tersebut, dimulai pukul 10.45 WITA. Massa membawa properti berupa bendera, spanduk dan pamflet, diantaranya bertuliskan pulihkan Bali dan Indonesia, stop proyek merusak alam, serta menolak tunduk kepada arogansi aparat.
Pernyataan sikap Grubug Agung Pulihkan Bali dan Indonesia yang dibacakan perwakilan massa, yaitu segera melakukan moratorium pariwisata Bali, stop kriminalisasi terhadap pejuang HAM dan lingkungan, serta stabilkan nilai rupiah dan harga BBM. Selain itu, dipertunjukkan teaterikal penyiraman air keras kepada rakyat kecil dan pertikaian pedagang dengan pembeli karena harga sembako naik.
Pertumbuhan sektor pariwisata yang tidak terkendali karena tata kelolanya buruk memicu fenomena overtourism yang mengakibatkan persoalan meningkatnya persoalan volume sampah, alih fungsi lahan, haus air. Situasi ini diperparah oleh lemahnya pengendalian tata ruang, belum adanya pembatasan jumlah wisatawan, serta ketergantungan ekonomi yang berlebihan pada pariwisata. Akibatnya setiap tahun terjadi alih fungsi lahan pertanian seluas 1.125 hektar.
Di sisi lain, penelitian Cole mengungkapkan bahwa sebagian besar hotel di Bali masih bergantung pada air tanah, Bahkan, sejumlah hotel memiliki lebih dari satu sumur bor, sementara hanya sedikit hotel yang sepenuhnya menggunakan pasokan dari perusahaan daerah air minum. Pada saat yang sama, biaya penggunaan air tanah dinilai lebih murah dibandingkan penggunaan air perpipaan sehingga pelaku usaha cenderung memilih mengeksploitasi sumber daya bawah tanah.
Di pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran semakin marak terjadi pelanggaran kekerasan terhadap pejuang HAM. Termasuk kekerasan terhadap pejuang lingkungan hidup. Dari perbedaan pendapat, dari 2025 hingga 2026 telah terjadi 325 kasus kekerasan terhadap pembela HAM dan pejuang lingkungan hidup. Kasus kekerasan yang menimpa Wakii Koordinator Bidang Eksternal Kontras Andrie Yunus, telah membuktikan bahwa tidak ada jaminan perlindungan terhadap Pembela HAM dan Lingkungan Hidup.
Presiden secara aktif menarget aksi damai dengan melabeli sebagai makar dan terorisme, dibiayai oleh kekuatan asing dan dibiayai oleh koruptor. Ini menunjukkan presiden tidak peduli HAM. Tujuan serangan-serangan ini adalah untuk membungkam kritik agar pemerintah belaian tanpa pengawasan.
Lebih lanjut, depresiasi rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan harga BBM non subsidi yang berlaku sejak 10 Juni 2026, mulai memunculkan dampak di lapangan, salah satunya rakyat beraiih ke BBM subsidi. Karena stok BBM subsidi terbatas di SPBU hingga sering kosong dan masyarakat terpaksa menggunakan BBM non subsidi. Dampaknya tidak berhenti pada konsumsi langsung melainkan berpotensi merembet ke berbagai sektor yang bergantung pada pergerakan barang dan jasa.
Pelemahan rupiah ini akan menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pangan dan barang, dimana hampir semua pasokan pangan berasal dari impor. Belum lagi kenaikan harga BBM semakin memberikan dampak buruk terhadap ekonomi masyarakat kelas menengah, industri dan pelaku usaha. Kondisi-kondisi yang uraikan tersebut mencerminkan situasi yang dalam istilah Bali disebut Grubug Agung, yaitu keadaan krisis yang mengancam kehidupan rakyat dan demokrasi.
Oleh karena itu organisasi Kekal Bali,Frontier Bali, dan Walhi Bali yang senantiasa memperjuangkan nilai-nilai HAM, Demokrasi dan Lingkungan menyatakan sikap, mendesak Gubernur Ball dan DPRD Bali segera melakukan moraturium pariwisata di Bali untuk menghentikan krisis lahan dan krisis air di Bali.
Selanjutnya mendesak Presiden RI dan DPR RI untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan aksi kekerasan terhadap pejuang HAM serta pejuang lingkungan hidup. Mendesak Presiden RI dan DPR RI menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu segera menstabilkan nilai rupiah dan menurunkan harga BBM non subsidi agar tidak memberikan dampak buruk terhadap perekonomian rakyat.
Sedangkan Sejken Frontier Bali, I Wayan Sathya Tirtayasa menjelaskan aksi tersebut merupakan aspirasi pedagang, dimana pelanggan yang ingin beli bahan pokok seperti beras dan lainnya mengeluh ke pedagang karena harganya naik.
Sedangkan para pedagang mengeluh juga, mereka terpaksa menaikkan harga karena lemahnya nilai rupiah dan naik harga BBM.
“Masyarakat kecil ingin menyuarakan aspirasi ke pemerintah tapi sayangnya situasi demokrasi hari ini dimana kita lihat pejuang HAM dan lingkungan mendapat tindakan represif aparat. Maka digelar teaterikal penyiraman air keras kepada rakyat kecil,” ujarnya.
Terkait adanya pemukulan kulkul bulus, Sathya menegaskan sebagai simbol bahwa keadaan demokrasi hari ini sifatnya amburadul. Dimana demokrasi tidak baik-baik saja maka dibunyikan kulkul bulus tersebut. Seperti budaya di Bali, kulkul bulus itu sebagai simbolis adanya kekacauan di negeri ini.
Sementara Grubug Agung itu untuk mengingatkan negara dan Pulau Dewata saat ini tidak baik-baik saja. Adanya kekacauan besar, tindakan atau kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan lingkungan. “Itu sebagai simbolik grubug agung itu sendiri. Banyaknya masyarakat kesulitan menghadapi situasi ekonomi saat ini, terutama soal kebijakan-kebijakan lingkungan karena pemerintah tidak tegas kepada perusak lingkungan,” tutupnya. (Kerta Negara/balipost)
