DENPASAR, BALIPOST.com – Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, menyatakan dukungan penuh terhadap keberadaan Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pembangunan, pelestarian budaya, kawasan suci, serta lingkungan hidup di Bali.
Pernyataan tersebut disampaikan Wisnu Bawa Tenaya usai menghadiri forum yang digelar PHDI Provinsi Bali di Aula Gedung PHDI Bali, Kamis (25/6).
Menurut Wisnu, Bali saat ini menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkan perhatian dan pengawasan bersama. Karena itu, keberadaan Pansus TRAP dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat Bali dan tidak mengabaikan aspek adat, budaya, maupun lingkungan.
“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan Pansus TRAP untuk menjaga Bali. Kehadiran pansus ini menjadi bagian dari upaya bersama memastikan pembangunan berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat, budaya, adat, dan lingkungan Bali,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan di Bali tidak boleh hanya berorientasi pada aspek ekonomi dan investasi semata. Menurutnya, pembangunan harus tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal, menjaga kawasan suci, melindungi aset publik, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat Bali.
Pria yang akrab disapa WBT ini mengingatkan bahwa Bali memiliki warisan budaya dan spiritual yang menjadi identitas sekaligus kekuatan utama Pulau Dewata. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan pelestarian nilai-nilai yang diwariskan para leluhur.
“Kita ingin Bali tetap hidup, tetap lestari, dan tetap harmonis. Karena itu, pembangunan harus berjalan dengan tetap menjaga warisan leluhur, kawasan suci, lingkungan, dan keharmonisan masyarakat,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, salah satu isu yang turut dibahas adalah akses umat Hindu menuju pura-pura yang berada di kawasan PT Bali Turtle Island Development (BTID) Serangan. Berbagai masukan dan pandangan dari peserta forum dihimpun sebagai bahan pertimbangan untuk mencari solusi bersama.
Dijelaskan, forum yang difasilitasi PHDI Bali sengaja dirancang sebagai ruang dialog terbuka bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara konstruktif. Menurutnya, setiap persoalan yang muncul harus diselesaikan melalui musyawarah dengan mengedepankan semangat menyama braya.
“Hari ini kita berkumpul bersama seluruh elemen. Semua diberikan kesempatan menyampaikan masukan agar berbagai persoalan yang timbul di Bali dapat diselesaikan dengan baik melalui musyawarah dan kebersamaan,” katanya.
Lebih lanjut, WBT mengungkapkan bahwa berbagai masukan yang muncul dalam forum tersebut akan ditindaklanjuti bersama Pemerintah Provinsi Bali dan DPRD Bali. Bahkan, tidak menutup kemungkinan dibentuk kelompok kerja atau tim kecil yang melibatkan berbagai pihak untuk merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang lebih konkret.
Menurutnya, sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh adat, dan organisasi keagamaan menjadi kunci dalam menjaga Bali agar tetap berkembang tanpa kehilangan jati dirinya.
“Nanti bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Bali akan ditindaklanjuti. Masukan-masukan yang sudah disampaikan hari ini sangat berharga. Yang terpenting adalah kebersamaan dalam mencari solusi terbaik demi Bali,” ujarnya. (Ketut Winata/balipost)
