DENPASAR, BALIPOST.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana (Unud) bersama Aliansi Bali Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Bali, Senin (22/6). Aksi yang mengangkat berbagai isu nasional tersebut berlangsung setelah massa melakukan long march dari Lapangan Timur Renon menuju gedung parlemen Bali.
Aksi yang semula dijadwalkan dimulai pukul 13.00 Wita mengalami penundaan dan baru bergerak menuju DPRD Bali sekitar pukul 15.15 Wita. Massa berjalan kaki menyusuri Jalan Raya Puputan Renon dengan pengawalan aparat keamanan. Mereka membawa mobil komando, pengeras suara, spanduk, poster, serta berbagai alat peraga sebagai sarana menyampaikan aspirasi.
Setibanya di depan Kantor DPRD Bali sekitar pukul 15.30 Wita, massa langsung menggelar mimbar bebas. Sejumlah spanduk berisi kritik terhadap kondisi nasional tampak dibentangkan peserta aksi. Di antaranya bertuliskan “Bergerak Bersama Menjemput Revolusi”, “Negara Ini Arahnya Kemana Ya Wok?”, “Bersama Rakyat Bali Kami Full Melawan”, “Reformasi Masih Dikorupsi!”, hingga “Mas Bowo Gagal (MBG)”.
Dalam orasinya, para mahasiswa menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah. Isu yang diangkat mencakup demokrasi dan supremasi sipil, perlindungan hak asasi manusia, kondisi ekonomi nasional, akses dan kualitas pendidikan, serta persoalan lingkungan hidup.
Secara bergiliran, ketua-ketua BEM dari berbagai fakultas di lingkungan Unud menyampaikan pandangan dan tuntutan mereka di hadapan perwakilan DPRD Bali. Melalui mimbar bebas tersebut, mahasiswa menegaskan komitmennya untuk mengawal berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.
Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan dari aparat kepolisian dan Satpol PP serta puluhan pecalang Bali.
Kedatangan mahasiswa diterima Wakil Ketua III DPRD Bali, I Komang Nova Sewi Putra, Ketua Fraksi PDIP Bali, I Made Supartha, didampingi Anggota Komisi I DPRD Bali, Anak Agung Gede Suyoga, Sekretaris DPRD Bali, I Ketut Nayaka, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi.
Mahasiswa berharap berbagai aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan semata, melainkan dapat diteruskan kepada pemerintah pusat dan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. Aksi tersebut menjadi bagian dari gerakan serentak yang dilakukan mahasiswa untuk menyuarakan kritik dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta kondisi demokrasi di Indonesia. (Ketut Winata/balipost)
