DENPASAR, BALIPOST.com – Bali tidak hanya sebagai pusat pariwisata, juga penggerak investasi, devisa, dan citra bangsa. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sindikat penipuan internasional khususnya sektor investasi. Akibatnya puluhan WNA jadi korban investasi bodong. Oleh karena itu, Polda Bali memperkuat patroli siber untuk memantau penawaran investasi melalui media sosial (medsos) dan internet.
Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Bali AKBP Rina Isriana Dewi, Kamis (4/6) menyampaikan mengantisipasi sindikat penipuan investasi yang menyasar WNA, dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap aktivitas investasi yang mencurigakan, kerja sama dengan OJK, Imigrasi, dan instansi terkait. Selain itu mengedukasi komunitas WNA mengenai ciri-ciri investasi ilegal. “Saat ini Polda Bali menangani dua kasus melibatkan WNA terkait investasi,” tegasnya.
Selain itu, memperkuat patroli siber, Polda Bali dan polres jajaran melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku. Termasuk yang terhubung dengan jaringan kejahatan transnasional. Upaya tersebut bertujuan melindungi WNA dan menjaga keamanan iklim investasi di Bali.
Beberapa waktu lalu, Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya terus berkoordinasi dan bersinergi dengan stakeholder terkait untuk mewujudkan Bali aman. Bahkan Irjen Daniel intensif melaksanakan dialog dengan pelaku pariwisata dan pejabat di daerah maupun pusat. Tujuannya bersinergi mengantisipasi kejahatan kriminal yg melibatkan WNA di wilayah Bali secara berkelanjutan.
Pasalnya keamanan Bali bukan semata tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan tugas kolektif seluruh elemen masyarakat. Tanpa stabilitas keamanan, roda pariwisata tidak akan berputar. Sementara tanpa pariwisata, pondasi ekonomi Bali pun akan goyah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat, realisasi investasi pada 2025 mencapai sekitar Rp42 triliun, didominasi penanaman modal asing di sektor real estate dan pariwisata. Angka ini menegaskan posisi Bali sebagai ruang ekonomi strategis nasional. Namun tingginya mobilitas wisatawan dan investasi juga menghadirkan tantangan tersendiri. Mulai dari kemacetan, pelanggaran aturan lalu lintas dan adat oleh wisatawan asing, penyalahgunaan izin tinggal, aktivitas usaha ilegal oleh WNA, hingga potensi tindak pidana konvensional serta transnasional.
Kapolda menekankan bahwa penegakan hukum memang penting, namun pencegahan harus menjadi prioritas utama. Menurutnya menindak pelaku kejahatan adalah prestasi, tetapi mencegah terjadinya kejahatan adalah kemuliaan. Oleh karena itu, upaya preventif harus menjadi orientasi utama. (Kerta Negara/balipost)
