SINGARAJA, BALIPOST.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berdampak langsung terhadap melonjaknya harga material proyek, khususnya aspal, hingga lebih dari 50 persen.
Kondisi tersebut kini mulai memengaruhi program penanganan infrastruktur jalan di Kabupaten Buleleng. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng pun tengah mencari solusi agar proyek perbaikan jalan tetap bisa berjalan di tengah lonjakan biaya material yang belum stabil.
Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna dikonfirmasi Rabu (27/5) menjelaskan, saat penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), harga aspal masih berada pada kisaran Rp12 ribu per kilogram. Namun saat ini harganya melonjak hingga mencapai Rp20 ribu per kilogram.
“Kenaikan aspal saat ini sudah lebih dari 50 persen. Pada DPA kita pasang harga aspal Rp12 ribu per kilo. Sekarang harganya sudah Rp20 ribu per kilo. Ini yang menyebabkan proses perbaikan jalan tahun ini terkesan agak terlambat,” ujarnya.
Menurutnya, apabila proyek tetap dipaksakan menggunakan standar harga lama yang tercantum dalam DPA, dikhawatirkan tidak ada kontraktor yang bersedia mengambil pekerjaan tersebut karena berpotensi mengalami kerugian.
Saat ini, Pemkab Buleleng masih melakukan penyusunan ulang perencanaan proyek dan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait langkah yang bisa diambil. Sejumlah opsi pun mulai dipertimbangkan, mulai dari pengurangan panjang ruas jalan hingga penyesuaian spesifikasi pekerjaan.
Supriatna mencontohkan, ruas jalan yang semula direncanakan sepanjang satu kilometer kemungkinan akan dikurangi menjadi sekitar 700 meter. Selain itu, ketebalan lapisan aspal hotmix juga berpotensi disesuaikan dari rencana awal.
“Misalnya yang semula tebal aspal hotmix-nya 12 sentimeter, bisa jadi 10 sentimeter,” imbuhnya.
Diketahui, Buleleng menjadi kabupaten dengan panjang ruas jalan terbesar di Bali. Dari total ruas jalan yang ada, sekitar 300 kilometer di antaranya tercatat mengalami kerusakan, baik kategori rusak ringan, sedang, maupun berat.
Pemkab Buleleng pun mengaku masih mempertimbangkan langkah terbaik di tengah kondisi harga aspal yang belum stabil. Di sisi lain, penundaan proyek dikhawatirkan akan memicu keluhan masyarakat terkait lambatnya penanganan infrastruktur jalan yang sebelumnya telah diprogramkan pemerintah.
“Takutnya kan enggak turun-turun harga aspalnya, sehingga masyarakat akan lebih banyak komplain terhadap lambatnya pekerjaan atau program yang sebenarnya sudah direncanakan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng, I Putu Adiptha Eka Putra, mengatakan sesuai rencana awal pihaknya menargetkan penanganan jalan hotmix sepanjang 30 kilometer selama tahun 2026.
Meski terjadi lonjakan harga aspal, pemerintah daerah disebut masih berupaya mempertahankan target panjang penanganan jalan tersebut. Penyesuaian kemungkinan akan dilakukan pada spesifikasi teknis pekerjaan.
“Kita pertahankan untuk panjang dulu. Kita masih pertahankan panjangnya, kita masih coba hitung speknya. Mudah-mudahan bisa turun sedikit,” tandasnya. (Yuda/balipost)
