DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah dan DPRD Provinsi Bali memanfaatkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) sebagai momentum untuk memperjuangkan perhatian lebih besar dari pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah berbasis pariwisata.
Selain menjadi forum konsolidasi DPRD se-Indonesia dalam membahas penguatan kapasitas fiskal daerah, Bali juga mendorong agar besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional diimbangi dengan dukungan pembangunan infrastruktur yang memadai.
Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya atau yang akrab disapa Dewa Jack, mengatakan Bali merasa terhormat dipercaya menjadi tuan rumah Rakernas II ADPSI. Menurutnya, penunjukan tersebut menjadi sejarah baru bagi organisasi karena untuk pertama kalinya Bali menjadi penyelenggara rakernas sejak ADPSI dibentuk.
“Sejak kepengurusan ADPSI periode 2024–2029 yang dibentuk pada Rakernas I, Bali langsung mengajukan diri melalui proses bidding untuk menjadi tuan rumah Rakernas II. Syukur akhirnya disetujui seluruh anggota ADPSI. Saya mewakili masyarakat Bali mengucapkan terima kasih kepada ADPSI yang telah mempercayakan Bali menjadi tuan rumah hajatan besar ini,” ujar Dewa Jack di sela Rakernas II ADPSI di Prime Plaza Sanur Hotel, Denpasar, Senin (29/6).
Menurut politisi PDI Perjuangan asal Buleleng tersebut, kehadiran ratusan peserta dari berbagai provinsi tidak hanya memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata Bali, tetapi juga menjadi kesempatan memperkenalkan berbagai potensi daerah kepada para pimpinan DPRD provinsi se-Indonesia.
“Ini bagus juga untuk pariwisata. Mungkin nanti kita akan berbicara bagaimana potensi Bali ke depan, mana yang bisa kita berikan kepada teman-teman dari seluruh Indonesia,” katanya.
Dewa Jack menjelaskan, setiap daerah memiliki kepentingan yang berbeda dalam forum Rakernas sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Provinsi yang memiliki kekayaan sumber daya alam, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, lebih banyak memperjuangkan peningkatan pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam dari pemerintah pusat.
Sementara Bali, lanjutnya, lebih memprioritaskan pembahasan mengenai keberlanjutan sektor pariwisata yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Kalau teman-teman dari Kalimantan, Sulawesi, atau Sumatera tentu memperjuangkan bagaimana pembagian pemerintah pusat terhadap hasil bumi atau sumber daya alam yang ada di daerah mereka. Kalau Bali tentu akan berbicara bagaimana pariwisata ke depan,” jelasnya.
Melalui Rakernas tersebut, DPRD Bali berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata. Menurut Dewa Jack, kontribusi Bali terhadap devisa negara melalui industri pariwisata sudah sepatutnya diimbangi dengan dukungan pembangunan yang lebih optimal.
Selain pembangunan infrastruktur, Bali juga mendorong lahirnya kebijakan pemerintah pusat yang berpihak pada keberlanjutan sektor pariwisata tanpa mengikis identitas budaya lokal yang selama ini menjadi daya tarik utama Pulau Dewata.
“Bagaimana pemerintah pusat bisa lebih memperhatikan infrastruktur untuk menunjang pariwisata dan kebijakan-kebijakan yang bisa diberikan kepada kami di Bali, sehingga pariwisata Bali tetap bisa dijaga dengan baik. Tanpa harus merusak atau mengikuti budaya luar, kami akan tetap bertahan dengan budaya kami,” tegasnya.
Rakernas II ADPSI di Bali sendiri menjadi forum strategis bagi DPRD provinsi se-Indonesia untuk merumuskan berbagai rekomendasi terkait penguatan fiskal daerah sekaligus menyampaikan aspirasi masing-masing daerah kepada pemerintah pusat, sesuai potensi dan kebutuhan pembangunan di wilayahnya. (Adv/balipost)
