DENPASAR, BALIPOST.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali bersama jajaran kabupaten/kota menyusun Modul Sosialisasi Pendidikan Pemilih Perempuan. Hal ini untuk memperkuat partisipasi perempuan pada pemilu mendatang.
“Modul ini disusun untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam demokrasi melalui pendekatan yang inklusif dan sesuai perspektif gender,” ucap Komisioner Bidang Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Bali I Gde John Darmawan, Jumat (22/5).
Dikutip dari Kantor Berita Antara, John menjelaskan pembentukan modul ini untuk memperbaharui modul nasional terakhir tahun 2014 dengan khusus pada perspektif Bali.
“Isinya merupakan hasil evaluasi kami terkait tingkat partisipasi pemilih perempuan, kultur politik perempuan, kendala sikap politik perempuan, dan metode sosialisasi yang terbaik untuk semua segmen,” ujarnya.
Melalui modul khusus ini, KPU Bali menargetkan semakin meningkatnya literasi politik dan demokrasi pada perempuan, juga menegaskan bahwa perempuan Bali memiliki kesetaraan dalam menentukan pilihan politik di tengah budaya patriarki yang berkembang.
Dalam rapat koordinasi jajaran, Modul Sosialisasi Pendidikan Pemilih Perempuan dipresentasikan oleh pakar dari KPU Gianyar, Klungkung, dan Denpasar, dimana mereka banyak mengangkat pentingnya kehadiran perempuan sebagai subjek demokrasi yang aktif dalam proses pengambilan kebijakan.
Modul tersebut akhirnya di finalisasi, bersamaan dengan modul sosialisasi pendidikan pemilih untuk dua segmen lain yaitu untuk pemilih pemula dan pemilih disabilitas.
“Semua modul sudah di finalisasi kemarin, sekarang kami tinggal proses edit dan penambahan gambar dan foto, untuk kemudian rencananya bulan depan kami lakukan uji publik,” ucap John Darmawan.
Atas inisiatif penyusunan modul ini, Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan hanya menekankan agar pada akhirnya modul disusun lebih praktis, kreatif, dan menarik sehingga mudah dipahami masyarakat.
Ia mengusulkan jargon Perempuan Berdaya, Demokrasi Berjaya serta mendorong pelibatan laki-laki dalam sosialisasi pendidikan politik perempuan nantinya.
“Juga perlu disoroti pentingnya penggunaan visual kepemimpinan perempuan dan pemanfaatan teknologi digital dalam metode sosialisasi,” kata Gede Lidartawan.
Pimpinan KPU Bali menilai penting dalam membangun kesadaran perempuan terhadap perannya dalam demokrasi, tidak hanya perempuan yang tinggal di kota namun juga mereka yang belum mengakses digital seperti ibu rumah tangga dan petani. (kmb/balipost)
