DENPASAR, BALIPOST.com – Persoalan tukar guling lahan mangrove milik PT Bali Turtle Island Development (BTID) memunculkan sentilan dari Wakil Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. Somvir, saat rapat dengar pendapat di Kantor DPRD Bali, Senin (11/5).
Ia menilai arah investasi BTID terlalu fokus membangun kawasan komersial dan pesisir, sementara persoalan lingkungan seperti sampah belum tersentuh serius.
Dalam forum yang dihadiri jajaran BTID tersebut, Somvir melontarkan pernyataan terkait tukar guling lahan mangrove. “Kalau memang peduli Bali, kenapa tidak gunung sampah (TPA Suwung, red) saja yang ditukargulingkan?” ujarnya.
Menurut Somvir, Bali saat ini menghadapi persoalan lingkungan yang semakin kompleks. Ia menilai investasi besar seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan marina, hotel, maupun kawasan elite, melainkan ikut berkontribusi menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi masyarakat.
“Jangan hanya bangun kawasan mewah. Bali ini juga sedang menghadapi ancaman gunung sampah. Kalau BTID benar-benar peduli Bali, tunjukkan tanggung jawab sosialnya,” tegasnya.
Selain menyinggung persoalan sampah, Somvir juga mengkritik masifnya pengembangan kawasan pesisir yang disebut telah mendekati 500 hektare. Ia mempertanyakan urgensi perluasan kawasan apabila justru menimbulkan keresahan sosial hingga kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan pesisir Bali.
Menurutnya, pembangunan di kawasan laut dan pesisir tidak boleh dilakukan secara agresif tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan jangka panjang. Ia mengingatkan kawasan mangrove memiliki fungsi strategis sebagai benteng alami Bali dari abrasi maupun dampak bencana.
“Jangan sampai air jadi daratan, daratan jadi air. Mangrove itu benteng alami Bali,” katanya.
Somvir bahkan mengingatkan ancaman tsunami apabila pembangunan terus dilakukan terlalu dekat dengan garis pantai tanpa kajian matang. Ia menilai kawasan yang belum dibangun seharusnya dikembalikan menjadi ruang hijau dan area konservasi mangrove demi menjaga keseimbangan ekosistem.
“Kalau tsunami datang, kawasan yang dibangun terlalu dekat laut bisa habis. Alam Bali harus dijaga,” ujarnya lagi.
Dalam rapat tersebut, Somvir juga menyinggung persoalan masyarakat di Karangasem dan Jembrana yang lahannya masuk dalam skema tukar guling BTID. Ia meminta aspek keadilan bagi warga tetap menjadi perhatian utama, terlebih nilai ekonomi kawasan Serangan kini meningkat tajam.
Tak hanya itu, ia meminta BTID segera menuntaskan persoalan pembayaran lahan warga yang disebut belum sepenuhnya selesai. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
“Kalau masih ada warga belum dibayar, duduk bersama dan selesaikan sekarang. Jangan tunggu konflik membesar,” tandasnya.
Di akhir penyampaiannya, Somvir mengajak seluruh pihak menghentikan ego sektoral dalam polemik pengembangan kawasan pesisir Bali. Ia menegaskan Bali tetap membutuhkan investasi, namun investasi yang menghormati lingkungan, budaya, serta hak masyarakat lokal.
“Cari win-win solution. Bali harus maju, tapi jangan sampai rakyatnya kehilangan tanah, laut, dan ruang hidupnya sendiri,” pungkasnya. (Ketut Winata/balipost)
