DENPASAR, BALIPOST.com – Isu darurat sampah di Bali kembali menjadi sorotan, kali ini datang dari kalangan mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Warmadewa menegaskan pentingnya kolaborasi konkret antara mahasiswa dan pemerintah untuk mengatasi persoalan lingkungan yang kian mendesak.
Presiden BEM Universitas Warmadewa, Putu Gde Raka Trisna Arisastra menyampaikan kehadiran pemerintah dalam hal ini Gubernur Bali Wayan Koster dalam forum dialog publik bertema “Koster Menjawab: Menelisik Masa Depan Bali di Tengah Ancaman Krisis Lingkungan” bukan sekadar seremonial, melainkan upaya membangun jembatan komunikasi yang lebih efektif.
Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Ide-ide kritis dari kalangan kampus dinilai perlu tersambung langsung ke pengambil kebijakan agar bisa diimplementasikan secara nyata.
“Mahasiswa dan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita butuh kolaborasi. Pemerintah punya kebijakan dan fasilitas, sementara mahasiswa bisa turun langsung ke masyarakat melakukan edukasi,” ujarnya Jumat (24/4).
Ia menekankan, persoalan sampah di Bali saat ini sudah berada pada tahap yang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Pemerintah dinilai telah berupaya melalui penyediaan fasilitas dan edukasi, namun keberhasilan tetap bergantung pada kesadaran masyarakat.
“Masalah sampah itu harus dimulai dari diri sendiri. Kalau tidak ada kesadaran, sebaik apa pun sistem yang dibuat, tidak akan berjalan maksimal,” tegasnya.
Sebagai bentuk aksi nyata, mahasiswa Warmadewa sebelumnya telah melakukan kegiatan sosial di Desa Bebandem Karangasem, termasuk edukasi lingkungan dan penerapan biopori di masyarakat. Program ini dipilih karena dinilai lebih sederhana, murah, dan berkelanjutan dibandingkan metode pengolahan sampah lainnya.
Mahasiswa juga berencana memperluas gerakan tersebut ke berbagai daerah, termasuk Denpasar, dengan fokus pada edukasi langsung ke desa-desa serta penyediaan sarana pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Dalam forum tersebut, Raka menekankan mahasiswa tidak ingin mengambil posisi konfrontatif terhadap pemerintah. Sebaliknya, mereka menawarkan diri sebagai mitra aktif dalam menjalankan program-program lingkungan.
“Kami tidak ingin sekadar mengkritik. Kami ingin terlibat langsung. Pemerintah bisa memberikan arah dan dukungan, sementara kami yang bergerak di lapangan,” jelasnya.
Mahasiswa ingin berkolaborasi sama pemerintah di mana mahasiswa nantinya yang melaksanakan sedangkan pemerintah yang menginformasikan di titik-titik mana untuk turun. Melalui dialog ini, Raka menambahkan, mahasiswa berharap lahir langkah konkret yang melibatkan berbagai pihak, sehingga penanganan krisis sampah di Bali tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terealisasi di masyarakat. (Suardika/balipost)
