DENPASAR, BALIPOST.com – Realisasi anggaran kebencanaan di Bali pada triwulan pertama 2026 mencapai sekitar Rp4,28 miliar. Dana tersebut disalurkan secara bertahap melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT), mengikuti kebutuhan penanganan di lapangan.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Bali, I Gede Teja, menyebutkan bahwa penyerapan anggaran pada awal tahun ini masih didominasi oleh penanganan bencana hidrometeorologi.
“Sebagian besar anggaran digunakan untuk penanganan dampak cuaca ekstrem, seperti kerusakan rumah warga, fasilitas umum, infrastruktur air bersih, serta bantuan bagi masyarakat terdampak,” ujarnya, Jumat (10/4).
Teja menjelaskan, tingginya penggunaan anggaran tersebut dipicu oleh intensitas kejadian cuaca ekstrem selama triwulan I. Mulai dari hujan lebat, angin kencang, banjir, hingga tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Bali.
Memasuki musim kemarau, BPBD Bali mulai mengalihkan fokus mitigasi pada potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta krisis air bersih. Upaya yang dilakukan meliputi pemantauan harian, penguatan pencegahan di wilayah rawan, hingga memastikan kesiapan respons cepat jika terjadi bencana.
“Secara tren saat ini masih terkendali dan belum menunjukkan peningkatan signifikan menuju kondisi darurat,” ungkapnya.
Berdasarkan data tiga tahun terakhir, diungkapkan bahwa wilayah Bali Utara dan Timur menjadi daerah paling rawan mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih. Beberapa kabupaten yang masuk zona prioritas antara lain Buleleng, Karangasem, Jembrana, serta sebagian Bangli.
Dari seluruh wilayah tersebut, Buleleng tercatat sebagai daerah paling konsisten terdampak kekeringan. Pada 2023 terdapat 28 desa terdampak, kemudian menurun menjadi 7 desa pada 2024 akibat curah hujan yang lebih baik, dan kembali meningkat menjadi 24 desa pada 2025 seiring kemarau yang lebih kering.
Meski jumlah desa terdampak berfluktuasi, lokasi sebaran kekeringan relatif tetap, sehingga menjadi fokus pengendalian rutin setiap tahun oleh BPBD Bali. (Ketut Winata/balipost)
