DENPASAR, BALIPOST.com – Memasuki April, musim kemarau mulai jadi ancaman bagi Bali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali kini mengambil langkah antisipatif dengan mendorong pemerintah kabupaten/kota melalui dinas PUPR untuk segera berbenah.
Fokusnya bukan lagi sekadar respons darurat, melainkan pembenahan sistem distribusi air yang dinilai belum merata dan belum siap menghadapi tekanan musim kering.
Kalaksa BPBD Bali, I Gede Teja mengungkapkan pihaknya tengah memperbarui data desa-desa rawan kekeringan. Langkah ini menjadi fondasi awal sebelum merumuskan strategi mitigasi lintas sektor. “Sekarang kita petakan dulu desa yang berpotensi kekeringan, kekurangan air bersih, hingga karhutla. Setelah itu baru kita kumpulkan semua pihak untuk mitigasi,” ujarnya, Senin (30/3).
Data pada tahun lalu, ada sebanyak 113 banjar mengalami krisis air bersih. Ratusan banjar itu tersebar di wilayah Karangasem, Buleleng, Bangli, Klungkung, hingga Jembrana.
Penanganan kala itu masih bertumpu pada distribusi air menggunakan mobil tangki. Solusi cepat, namun jauh dari kata berkelanjutan. “Distribusi air pakai tangki itu berat, apalagi wilayah terdampaknya luas,” akunya.
Tak hanya kekeringan, ancaman kebakaran hutan dan lahan juga membayangi. Insiden di kawasan Besakih menjadi bukti bahwa musim kemarau membawa risiko berlapis, terutama di daerah dengan vegetasi kering dan akses air terbatas.
Namun, menurut Teja, akar persoalan bukan semata pada minimnya air, melainkan pada kesiapan infrastruktur. Ia menegaskan, tanpa perbaikan jaringan distribusi air bersih, potensi krisis serupa akan terus berulang setiap tahun. “Kalau infrastrukturnya tidak berubah, kejadian ini akan terus terulang. Jadi yang paling penting sekarang adalah pembenahan jaringan air,” tegasnya.
Dari sisi anggaran, BPBD Bali tidak mengalokasikan dana khusus untuk kekeringan. Penanganan tetap mengandalkan dana siap pakai kebencanaan saat kondisi darurat. Sementara itu, lima unit truk tangki disiapkan sebagai langkah respons cepat jika krisis terjadi.
Penanganan di lapangan pun dilakukan secara kolaboratif, melibatkan PUPR dan PDAM di masing-masing daerah. Meski demikian, BPBD menekankan bahwa solusi jangka panjang tetap berada di tangan pemerintah daerah melalui investasi serius pada infrastruktur air bersih. (Ketut Winata/balipost)
