Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. (BP/Antara)

JAKARTA, BALIPOST.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong seluruh pemerintah daerah untuk segera mempercepat realisasi belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Langkah itu diambil untuk menstimulasi perekonomian nasional.

Ia menekankan bahwa belanja pemerintah merupakan instrumen utama dalam memutar roda ekonomi nasional sekaligus menggerakkan sektor swasta.

“Karena belanja pemerintah adalah belanja utama selain untuk terjadinya peredaran uang, menstimulasi swasta,” kata Mendagri di Jakarta, Selasa (10/3) dikutip dari Kantor Berita Antara.

Baca juga:  RUU Provinsi Bali Dalam Pembahasan, Mendagri Perjuangkan Satu Pasal Ini Jaga Kearifan Lokal

Mendagri menjelaskan pengelolaan keuangan daerah yang ideal ditandai dengan tingginya pendapatan yang diiringi realisasi belanja yang juga tinggi, sehingga uang dapat beredar di masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, Tito memberikan apresiasi secara khusus kepada daerah-daerah yang telah berhasil mengelola keuangan daerah dengan kondisi ideal tersebut.

Salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat yang mencatatkan realisasi pendapatan sebesar 16 persen dan belanja sebesar 15 persen.

Baca juga:  DPRD Klungkung Soroti Ada OPD Realisasi Belanja Nol Persen

Sebaliknya, Mendagri juga menyayangkan masih adanya beberapa daerah yang berhasil mencatatkan pendapatan cukup tinggi, tetapi tidak optimal dalam merealisasikan belanjanya.

Hal tersebut membuat dana APBD yang semestinya dapat digunakan untuk pembangunan justru lebih banyak mengendap atau tersimpan di bank.

“Nah, kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, ya alhamdulillah punya simpanan, tapi belanja rendah. Perputaran uangnya kurang bergerak,” ujarnya.

Khusus untuk Provinsi Kepri, Mendagri mengapresiasi keberhasilan Pemda setempat yang berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi secara year-on-year hingga 7,89 persen.

Baca juga:  Presiden Minta Harga PCR Dipangkas Sampai Setengah Harga Saat Ini

Capaian ini jauh melampaui rata-rata pertumbuhan nasional yang berada pada angka 5,39 persen pada triwulan IV Tahun 2025.

Tidak hanya itu, tingkat inflasi pada Februari 2026 secara year-on-year di provinsi tersebut juga terbukti sangat terkendali, yakni pada angka 3,54 persen.

“Ini cukup baik, terkendali. Dan inflasi bulan ke bulannya (Provinsi Kepri) juga cukup baik,” tuturnya. (kmb/balipost)

BAGIKAN