GIANYAR, BALIPOST.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Ketetapan ini disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Gianyar yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kabupaten Gianyar, Selasa (14/7).
Wakil Ketua DPRD Gianyar, Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati, saat membacakan pendapat akhir lembaga menyampaikan bahwa penetapan ini dilakukan setelah melalui proses pembahasan bersama yang cermat, transparan, serta berlandaskan prinsip akuntabilitas dan efektivitas.
Ia menekankan bahwa pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendapat akhir lembaga, sehingga wajib mendapatkan perhatian serius mulai dari level Bupati hingga jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbawah demi perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Maka kami menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar,” tegas Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati.
Pihak legislatif berharap, ke depan pelaksanaan APBD Gianyar dapat berjalan semakin efisien, akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Sinergi antara DPRD dan Pemkab Gianyar diyakini akan terus menjadi pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.
Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan serta seluruh anggota dewan atas kerja sama dan komitmen yang ditunjukkan selama proses pembahasan.
Menurut Bupati Mahayastra, dinamika pembahasan yang berlangsung secara cermat, objektif, dan konstruktif merupakan cerminan dari fungsi pengawasan dan kemitraan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang demokratis dan transparan.
“Berbagai saran, masukan, kritik, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD selama proses pembahasan akan menjadi perhatian dan komitmen Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk terus melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah,” ucap Bupati Mahayastra.
Menghadapi tantangan pembangunan masa depan yang kian kompleks, Bupati Mahayastra mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi. Langkah ini penting agar setiap kebijakan yang diambil mampu memperkuat daya saing daerah, menjaga keberlanjutan pembangunan, serta mewujudkan visi Kabupaten Gianyar yang maju, berdaya saing, dan berlandaskan nilai-nilai budaya Bali.
“Kami meyakini bahwa dengan semangat kebersamaan, komunikasi yang harmonis, serta komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, berbagai program pembangunan dapat terlaksana secara optimal dan memberikan hasil yang semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Gianyar,” pungkasnya. (Wirnaya/balipost)
