JAKARTA, BALIPOST.com – Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) menegaskan bahwa atlet tenis meja yang bernaung di bawah Indonesia Pingpong League (IPL) tidak dapat mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON). Kebijakan tersebut ditegaskan sebagai keputusan organisasi, bukan keputusan personal pengurus.
Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layardi, menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PB PTMSI tahun 2025. Ia menekankan pentingnya membedakan antara keputusan pribadi dengan kebijakan resmi organisasi.
“Ini adalah keputusan Rakernas PB PTMSI tahun 2025. Jadi tolong dibedakan antara keputusan pribadi dan keputusan organisasi,” ujar Peter seusai Musyawarah Nasional PB PTMSI Tahun 2026 di Jakarta dikutip dari Kantor Berita Antara, Sabtu (7/2).
Pernyataan tersebut disampaikan Peter untuk merespons berbagai informasi yang berkembang di masyarakat terkait larangan bagi atlet tenis meja yang tergabung dalam organisasi baru, IPL, untuk tampil di ajang PON mendatang.
Peter menjelaskan, Rakernas PB PTMSI menegaskan posisi PB PTMSI sebagai satu-satunya organisasi tenis meja yang sah, memiliki kegiatan pembinaan yang lengkap, serta berada di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat. Karena itu, keberadaan organisasi tandingan dinilai berpotensi memicu dikotomi dan kegaduhan dalam pembinaan tenis meja nasional.
“Bukan semata-mata melarang. Atlet yang ingin mengikuti kegiatan organisasi lain di luar PB PTMSI, silakan saja. Namun tentu sampai selesai dengan pilihan itu,” katanya.
Di sisi lain, PB PTMSI tetap menjalankan mandat organisasi yang melekat, termasuk menyelenggarakan berbagai kejuaraan resmi mulai dari Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), Kejuaraan Nasional (Kejurnas), hingga pelaksanaan PON atas penugasan langsung dari KONI Pusat.
“Inilah agenda-agenda resmi yang kami jalankan terhadap anggota-anggota PB PTMSI,” lanjut Peter.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, Suwarno, menilai atlet-atlet yang tergabung di IPL tidak mengikuti pola pembinaan berjenjang yang selama ini dijalankan PB PTMSI. Ia mencontohkan sistem kompetisi berkelanjutan seperti Liga Silatama, Liga Silataruna, hingga PTMSI Bersatu Cup sebagai fondasi pembinaan atlet nasional.
“Pembinaan itu ada tahapannya. Tidak ada atlet yang muncul secara tiba-tiba. Atlet berkualitas lahir dari proses penjenjangan yang jelas dan berkelanjutan,” ujar Suwarno.
Ia berharap pola pembinaan yang sudah berjalan di PB PTMSI dapat menjadi pertimbangan bagi para atlet dalam menentukan organisasi yang paling tepat untuk menaungi karier mereka ke depan.
Kebijakan ini pun menjadi sinyal tegas PB PTMSI dalam menjaga satu garis pembinaan tenis meja nasional, sekaligus menegaskan posisi PON sebagai ajang resmi yang berada di bawah sistem dan struktur organisasi olahraga nasional. (Suka Adnyana/balipost)
