DENPASAR, BALIPOST.com – Bandesa Serangan, Nyoman Gede Pariatha, menyampaikan kegelisahan masyarakat adat Serangan terkait pembangunan KEK Kura-Kura Bali yang dikelola PT BTID. Ia menegaskan bahwa kawasan yang kini dikembangkan bukan sekadar lahan investasi, melainkan wilayah teritorial adat yang memiliki nilai sejarah, spiritual, dan sosial bagi masyarakat Serangan.
“Walaupun secara legal dimiliki oleh perusahaan, secara teritorial adat ini adalah wilayah kehidupan kami. Ada kewajiban yang harus dipatuhi, karena ini menyangkut tanah, laut, dan keberlanjutan hidup masyarakat,” tegasnya.
Pariatha mengaku masyarakat adat tidak pernah diajak berkomunikasi sejak awal proses pembangunan. Ia menyoroti laut yang kini sudah dipetak-petak tanpa adanya informasi dan komunikasi publik.
“Kami kaget, tiba-tiba laut sudah dipetak, kabel masuk, semuanya terjadi tanpa sosialisasi. Ini sangat menakutkan bagi masyarakat, apalagi sekarang ada LNG yang jaraknya sangat dekat dengan permukiman. Secara psikologis warga takut,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung persoalan lingkungan lama yang belum tuntas, seperti sampah dan dampak kesehatan masyarakat sejak kawasan tersebut digunakan sebagai tempat pembuangan di masa lalu.
“Tempat ini ditutup tahun 1984, tapi dampaknya masih kami rasakan. Banyak warga Serangan dulu terkena penyakit. Siapa yang bicara soal ini? Siapa yang bertanggung jawab?” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan seharusnya berangkat dari konsep melahirkan kehidupan, yakni menjaga keseimbangan antara laut, darat, dan manusia. Ia menegaskan masyarakat adat tidak menolak pembangunan, namun menuntut keterlibatan dan jaminan keselamatan serta kesejahteraan bersama.
“Kami tidak menolak kemajuan. Tapi yang kami inginkan adalah kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk Serangan, tapi untuk Bali. Kalau ada perbedaan, itu bumbu menuju persatuan,” katanya. (Ketut Winata/balipost)
