DENPASAR, BALIPOST.com – Cuaca ekstrem yang belakangan melanda sejumlah wilayah di Bali memicu berbagai bencana secara tiba-tiba dan menuntut penanganan cepat. Namun, di tengah kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali justru menghadapi persoalan serius, yaitu kekurangan personel.
BPBD Provinsi Bali saat ini kekurangan hampir 50 personel. Kondisi ini diperparah dengan sejumlah pegawai yang akan memasuki masa pensiun tahun ini. Di sisi lain, mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali kerap menemui kendala, lantaran banyak aparatur yang enggan ditempatkan di BPBD.
Kalaksa BPBD Provinsi Bali, I Gede Teja tidak menampik adanya kekurangan sumber daya manusia di instansinya. Namun ia menegaskan bahwa keterbatasan tersebut tidak membuat BPBD bekerja setengah-setengah. “Secara ideal kami memang kurang, tapi kami selalu berusaha maksimal menjalankan tugas dengan SDM yang kami miliki,” ujar Teja, Senin (26/1).
Ia menjelaskan, saat ini BPBD Provinsi Bali memiliki 105 personel, termasuk di dalamnya UPTD. Berdasarkan analisis beban kerja dan jabatan, idealnya BPBD masih kekurangan sekitar 45 personel. Tahun ini, sebanyak 11 pegawai juga akan memasuki masa pensiun. “Kami masih kurang sekitar 45 orang. Ini tantangan bagi kami agar tetap maksimal di tengah keterbatasan. Bahkan tim administrasi ikut piket lapangan,” tuturnya.
Sebagai siasat sementara, satu personel BPBD harus menjalankan dua peran sekaligus, yakni tugas administrasi dan tugas lapangan. Ketika terjadi bencana, seluruh fokus diarahkan ke lapangan, sementara pekerjaan administrasi ditinggalkan sementara. “Kalau ada bencana, segera kami tangani. Administrasi menyusul setelah kondisi terkendali,” jelas Teja.
Ia menambahkan, pengajuan penambahan pegawai sebenarnya sudah pernah dilakukan, namun hingga kini belum mendapatkan formasi tambahan.
Teja juga menekankan bahwa bencana di Bali tidak hanya terjadi saat musim hujan. Pada musim kemarau, sejumlah wilayah perbukitan di Kabupaten Buleleng dan Karangasem rutin mengalami kekeringan. BPBD harus mengirimkan truk tangki air dengan medan yang berat dan sulit dijangkau. “Selama ini perhatian publik sering tertuju pada banjir dan longsor, padahal kekeringan juga termasuk bencana,” ujarnya.
Khusus untuk wilayah perkotaan, Teja menyebut banjir tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi. Penyempitan lahan resapan dan sistem drainase yang tidak terintegrasi menjadi faktor utama. Banyak drainase yang dangkal, putus-putus, dan tidak saling terhubung antar kawasan perumahan. “Di beberapa titik Denpasar dan Badung, curah hujan di bawah 100 milimeter saja sudah bisa menimbulkan banjir,” ungkapnya.
BPBD Provinsi Bali pun mengajak seluruh pihak untuk bergotong royong selama masa siaga bencana, sekaligus memperkuat langkah mitigasi guna menekan risiko bencana ke depan.
“Banjir mungkin tidak bisa dihindari sepenuhnya, tapi risikonya bisa diperkecil dengan mitigasi bersama, menjaga kebersihan lingkungan, dan penataan infrastruktur yang lebih baik,” tegas Teja.
Sebagai catatan, Kota Denpasar mencatat jumlah kejadian bencana tertinggi dengan 150 kejadian. Disusul Kabupaten Gianyar 80 kejadian, Karangasem 67 kejadian, Jembrana 44 kejadian, Badung 32 kejadian, Tabanan 31 kejadian, Bangli 25 kejadian, Klungkung 21 kejadian, dan Buleleng 11 kejadian. (Ketut Winata/balipost)
