BANGLI, BALIPOST.com – Sejak beberapa hari terakhir, media sosial diramaikan oleh video sejumlah pemerintah desa di Kabupaten Bangli yang menyatakan dukungan terhadap rencana pengiriman sampah dari Denpasar dan Badung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bangli.
Kemunculan video tersebut memicu sorotan publik. Banyak yang menduga ada arahan dari pimpinan daerah terkait aksi tersebut.
Salah satu video yang ramai dibicarakan yakni video dukungan pemerintah Desa Terunyan, Kintamani.
Dalam video tersebut pemerintah desa bersama pemerintah desa adat, BPD, tokoh masyarakat dan karang taruna desa setempat menyatakan, mendukung TPA Landih menjadi tempat sementara pembuangan sampah Denpasar Badung demi terwujudnya pariwisata Bali yang nyaman.
Munculnya aksi seragam ini memicu dugaan adanya instruksi dari pimpinan daerah. Dugaan tersebut diperkuat dengan beredarnya potongan video rapat internal di sebuah desa. Dalam rekaman tersebut, terungkap informasi bahwa Bupati Bangli meminta masing-masing desa untuk membuat video pernyataan dengan menyatakan setuju menerima pengiriman sampah dari Pemda Badung dan Denpasar.
Dikonfirmasi Minggu (4/1), Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta tidak memberikan tanggapan soal dugaan adanya intruksi tersebut. “Kalau mau urusan sampah coba dengan Kadis DLH karena sudah rapat,” katanya singkat.
Sedangkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangli Putu Ganda Wijaya belum bisa dihubungi.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Bangli, I Dewa Agung Putu Purnama tak menampik adanya sejumlah pemerintah desa yang membuat video soal sampah tersebut. Namun demikian, ia menyatakan bahwa sikap setiap desa tidaklah seragam. Dia mencontohkan seperti video Desa Batur Utara yang dalam videonya tidak ada sikap menolak atau menerima.
Agung Purnama memperkirakan bahwa sejumlah desa membuat video seperti itu karena menanggapi informasi yang berkembang soal rencana pengiriman sampah ke TPA Bangli. “Mungkin saat menerima informasi cara meresponnya berbeda-beda,” ujarnya.
Belum lama ini Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menjelaskan bahwa rencana pengiriman sampah ini baru sebatas wacana karena sampai saat ini belum ada perjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten Bangli dengan Pemkot Denpasar dan Badung. “Belum tanda tangan apapun,” tegasnya.
Meski demikian dirinya tak menampik bahwa sudah ada pembahasan kerjasama itu. Hanya saja pembicaraan baru di tingkat OPD, belum ada pertemuan di level Bupati.
Disampaikan bahwa dalam Peraturan Daerah (Perda) Bangli memang memungkinkan bagi Bangli melakukan kerja sama dengan kabupaten lain dalam hal penanganan sampah. Meski demikian operasional di lapangan tidak bisa berjalan tanpa adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS). “Sampai hari ini belum ada kerjasama (PKS) itu,” tegasnya.
Sedana Arta sangat berharap Denpasar dan Badung bisa menyelesaikan urusan sampahnya secara mandiri sebelum TPA Suwung nantinya ditutup. Sehingga dengan demikian Bangli tidak perlu dijadikan opsi penampungan.
Ia pun meyakini bahwa Badung dan Denpasar punya komitmen tinggi dalam menyelesaikan urusan sampahnya sendiri. “Kalau sudah selesai kan berarti tidak perlu bawa sampah ke mana-mana jadinya. Kalau masih ada sisa ya perlu ber-PKS ,” ujarnya.
Sedana Arta mengungkapkan bahwa alasan utama Bangli membuka diri terhadap wacana ini adalah demi menjaga citra pariwisata Bali. Ia mengkhawatirkan dampak buruk jika masalah sampah di wilayah Badung dan Denpasar terus berlarut-larut. “Kalau Bali terpuruk siapa yang rugi? seluruh Bali akan rugi,” ujar Sedana Arta.
Dia menambahkan bahwa jika kerjasama itu nantinya berjalan, pemkab Bangli tidak akan memakai APBD Bangli untuk mengelola sampah dari luar daerah. Ia mengaku telah memaparkan kondisi riil TPA Bangli yang saat ini hanya memiliki satu alat berat.
Pihaknya tentu akan meminta bantuan untuk operasional di TPA. “Saya lihat mereka komitmen Badung dan Denpasar menyelesaikan sendiri sampahnya tinggi. Karena kalau bawa sampah ke Bangli kan ongkosnya mahal,” pungkasnya. (Dayu Swasrina/balipost)
