DENPASAR, BALIPOST.com – Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung pada 23 Desember mendatang menuai kekhawatiran berbagai pihak. Tidak hanya masyarakat umum, industri pariwisata di Bali juga memiliki kekhawatiran yang sama, terutama soal dampak yang muncul jika tidak ada solusi konkret penanganan sampah yang akan mengganggu aktivitas pariwisata.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati saat diwawancarai, Rabu (10/12), mengatakan, hotel-hotel selama ini bekerja sama dengan pihak ketiga dalam mengelola sampah, baik organik maupun non-organik. Namun, penutupan TPA Suwung dikhawatirkan mengganggu mekanisme yang telah berjalan tersebut.
“Hotel-hotel khususnya di wilayah selatan selama ini bekerja sama dengan rekanan dalam menangani sampah. Organik, non-organik, bahkan sisa makanan semuanya sudah ada alurnya. Dengan dihentikannya operasional TPA Suwung, tentu mitra-mitra ini yang akan mengalami kendala, ” ujarnya.
Menurutnya, sampah hotel tidak mungkin berhenti diproduksi. Setiap hari aktivitas pariwisata berjalan dan menghasilkan berbagai jenis residu, termasuk limbah B3 seperti pecahan lampu yang biasanya dikirim ke luar Bali. Karena itu, ia berharap pemerintah segera memastikan adanya solusi sebelum TPA benar-benar ditutup.
PHRI juga menyinggung komitmen Bali dalam menjaga lingkungan, terlebih saat pemerintah menerapkan pungutan wisatawan asing (PWA) yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan kebersihan dan kelestarian lingkungan. Ia menilai kontraproduktif jika di satu sisi pemerintah memungut PWA, tetapi di sisi lain masih terjadi persoalan pengelolaan sampah.
“Jangan sampai kita memungut PWA untuk lingkungan, tapi menghadapi masalah kebersihan akibat minimnya fasilitas pengolahan sampah. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujar pria yang akrab disapa Cok Ace ini.
Cok Ace juga menilai pemerintah pusat perlu turut terlibat, mengingat sektor pariwisata Bali berkontribusi besar terhadap devisa nasional. “Pariwisata Bali menyumbang devisa cukup besar. Jadi wajar kalau kita berharap dukungan pusat. Kalau lingkungan kita rusak, dampaknya bukan hanya ke daerah tapi juga ke pendapatan negara,” ujarnya.
Ia berharap proyek pembangunan fasilitas pengolahan sampah seperti PSEL dipercepat dan pemerintah membuka ruang dialog dengan pelaku usaha untuk mencari solusi jangka pendek maupun jangka panjang. PHRI pun meminta agar pemerintah daerah dan pusat bergerak cepat agar persoalan sampah tidak mengganggu aktivitas pariwisata, yang saat ini memasuki musim liburan dengan lonjakan kunjungan wisatawan. (Widi Astuti/bisnisbali)
