DENPASAR, BALIPOST.com – Digitalisasi sistem pembayaran di Bali terus menunjukkan kemajuan signifikan. Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mencatat transaksi wisatawan mancanegara (wisman) menggunakan fitur pembayaran digital atau QRIS Cross Border sepanjang 2025 mencapai 43.618 transaksi dengan nilai Rp10,1 miliar, menandakan wisatawan mancanegara (wisman) semakin terbiasa bertransaksi secara digital di Pulau Dewata.
“QRIS Cross Border juga semakin meningkat, menandakan wisatawan yang berkunjung ke Bali semakin aware terhadap penggunaan QRIS,” ujar Nindy, Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah (SP & PUR) Kantor Perwakilan BI Bali, di Denpasar.
Menurutnya, peningkatan transaksi ini terutama didorong oleh wisatawan asal Malaysia, Thailand, dan Singapura, yang telah menggunakan QRIS dalam transaksi mereka. Ke depan, BI menargetkan perluasan implementasi QRIS Cross Border ke Tiongkok dan Korea Selatan, setelah sebelumnya Jepang untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan volume transaksi lintas negara.
“Bali masih menjadi destinasi utama wisatawan dunia, sehingga ekosistem digital di Pulau Dewata tumbuh dengan baik. Saat ini penggunaan QRIS di Tiongkok sudah mulai diuji coba dan diharapkan dapat digunakan penuh pada akhir 2025,” tambahnya, Rabu (29/10).
Dari sisi domestik, perkembangan penggunaan QRIS di Bali juga menunjukkan tren positif. Per Agustus 2025, tercatat 95 juta transaksi QRIS dengan nilai Rp14,8 triliun, tumbuh 24,87% (yoy) secara volume dan 50,31% (yoy) secara nominal. Jumlah merchant juga meningkat menjadi 1 juta, tumbuh 16,2% (yoy).
Meski demikian, Nindy mengakui bahwa distribusi merchant masih terkonsentrasi di Denpasar, Badung, dan Gianyar.
“Kita perlu dorong pemerataan digitalisasi, bukan hanya di masyarakat tetapi juga antarwilayah. Sosialisasi dan edukasi digital harus digencarkan untuk mewujudkan generasi digital di seluruh Bali,” jelasnya.
Sementara itu, aktivitas Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) masih berjalan normal. Meski transaksi digital meningkat, masih ada wisatawan yang memilih pembayaran tunai. BI mendorong wisman menggunakan jasa KUPVA berizin untuk mencegah praktik transaksi ilegal.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja mengatakan hal sama. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran di Provinsi Bali menunjukkan perkembangan signifikan. Pertumbuhan positif ini tercermin dari meningkatnya adopsi QRIS, baik dari sisi merchant, pengguna, maupun volume transaksi, serta perluasan implementasi sistem pembayaran digital dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.
“Perkembangan ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga memperkuat transparansi fiskal serta mendukung akselerasi ekonomi digital daerah,” kata Erwin.
Ekonom Ahli BI Bali, Yusuf Wicaksono, menambahkan bahwa akselerasi digitalisasi di Bali mencakup empat sektor utama, penyaluran bantuan sosial, transportasi, transaksi pemerintah daerah, dan ekosistem pariwisata. “Kombinasi antara investasi produktif, pariwisata berkualitas, pertanian berdaya saing, dan percepatan digitalisasi akan menjadi fondasi utama menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Bali,” ujarnya.
Dengan dukungan kebijakan pusat dan daerah, BI meyakini digitalisasi sistem pembayaran menjadi kunci mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.(Dika/balipost)
