Anggota Komisi VII DPR RI saat melakukan kunker di unit Indonesia Power, Senin (6/3). (BP/may)
DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, tak menghadiri kunjungan kerja (Kunker) Komisi VII DPR RI, Senin (6/3). Dewan pusat itu melakukan kunjungan terjadwal namun gagal bertemu gubernur.

Kondisi ini disayangkan Ketua Tim Kunker Komisi VII DPR RI, Ir. H. Satya Widya Yudha. “Kami mencoba sesuai dengan jadwal kunjungan untuk ketemu dengan Gubernur Bali. Tadi disampaikan masih ada rapat paripurna dengan DPRD. Kita tunggu sampai dengan selesainya. Namun masih belum juga diterima sehingga kita menyesalkan tindakan Gubernur Bali terhadap kunker resmi Komisi VII kepada Provinsi Bali yang sudah dikomunikaiskan jauh hari sebelumnya,” tegasnya.

Baca juga:  PPKM Berlanjut, Luhut Sebut Ada 54 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Jalani Level 2

Ia mengatakan Kunker tersebut merupakan suatu kunjungan sebagai anggota dewan dalam melaksanakan tugas konstitusi. “Karena itu menyangkut kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang tidak bisa dilaksanakan hanya sepihak oleh pemerintah daerah,” tegasnya.

Pihaknya meminta agar Gubernur Bali mengerti situasi tersebut. Ia meminta hal seperti ini tidak terjadi pada komisi lainnya yang melakukan kunker di Provinsi Bali. “Kami prihatin sekali dengan tindakan Gubernur Bali yang tidak menerima kami pada saat beliau sudah selesai sidang paripurna,” cetusnya.

Baca juga:  Mewujudkan Bali Bersih dengan Produk Inovatif

Dikonfirmasi terpisah, Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra mengaku pemprov khususnya gubernur tidak ada maksud mengesampingkan kunjungan kerja DPR RI. Namun, agenda gubernur memang padat yakni mengikuti rapat paripurna di DPRD Bali lalu dilanjutkan dengan menerima tamu yang sudah teragendakan sebelumnya.

Sementara wakil gubernur Bali masih ada agenda di Jakarta. Itu sebabnya, gubernur lantas menugaskan Asisten II I Dewa Putu Sunartha dan Karo Perekonomian I Nengah Laba. “Menurut saya, penugasan itu kan juga bagian dari unsur pemerintah. Kalau sama sekali tidak ada, baru (wajar, red) tidak terima,” ujarnya.

Baca juga:  Diduga Bawa Sepeda Motor Curian, Instalatir Listrik Ditahan di Gilimanuk

Kendati gubernur diwakili oleh Asisten II, lanjut Mahendra, seluruh hasil rapat pasti tetap dilaporkan ke gubernur. Pun kalau memang perlu ditindaklanjuti, pasti gubernur juga akan menindaklanjutinya. (Citta Maya/Rindra/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *