DENPASAR, BALIPOST.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bali menunjukkan progres signifikan meski belum seluruhnya berjalan optimal.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, hingga pertengahan Oktober 2025 realisasi penerima manfaat program ini telah mencapai 330.716 orang, atau 37 persen dari total target 893.362 penerima.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Muhammad Mufti Arkan di Denpasar, Jumat (17/10) menjelaskan, Bali memerlukan 422 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung kelancaran program. Sampai saat ini, dari 422 SPPG baru ada 115 SPPG atau 37 persen sudah berstatus aktif. Namun, status “aktif” ini belum sepenuhnya berarti bahwa seluruh SPPG tersebut telah beroperasi melayani siswa.
“Jumlah SPPG aktif ini belum tentu sudah beroperasional. Data SPPG aktif berasal dari BGN, dan ketika sudah ditetapkan maka otomatis dianggap aktif, meskipun belum tentu berjalan di lapangan,” jelasnya.
Dari sisi anggaran, DJPb Bali mengatakan, rincian alokasi dana belum bisa dipastikan apakah seluruhnya tersalurkan melalui Virtual Account (VA) yayasan beralamat di Bali atau termasuk yayasan dari luar daerah yang memiliki mitra pelaksana di Bali.
“Kami hanya menerima angka total realisasi. Belum ada data rinci mengenai asal VA yayasan penerima. Anggaran MBG data terpusat ada di BGN,” tambahnya.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional di bawah pemerintah pusat untuk meningkatkan gizi anak sekolah dasar dan menengah. Meski realisasi di Bali baru mencapai sepertiga dari target, pemerintah daerah optimistis pelaksanaan akan meningkat seiring penyesuaian teknis dan kesiapan satuan penyelenggara.
Data memuat untuk sebaran per Oktober ini sudah mencapai seluruh kabupaten/kota di Bali. Kabupaten Tabanan menjadi wilayah dengan penerimaan tertinggi, yakni 62.288 (19%) orang. Disusul Jembrana dengan 57.029 orang (17%), serta Buleleng 51.335 orang (16%), Denpasar 43.538 orang (13%), Badung 39.303 orang (12%), Bangli 30.771 orang (9%). Sementara itu, Klungkung mencatat jumlah terendah, hanya 7.572 orang penerima manfaat (2%).
Sebelumnya Mufti menerangkan kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam percepatan infrastruktur penunjang di daerah.
“Ini merupakan masalah yang dihadapi di seluruh Indonesia, tidak hanya di Bali. Ke depannya, mudah-mudahan bisa didesak kecepatan SPPG,” katanya.
Sementara, berdasarkan data DJPB hingga data 8 September 2025 tercatat, penerima MBG tersebar di berbagai jenjang pendidikan dan kelompok masyarakat, dengan rincian SMP 62.718 orang, SD kelas 1–3 mencapai 47.338 orang, SD kelas 4–6 mencapai 45.649 orang, SMA mencapai 27.995 orang, SMK capai 23.734 orang,TK 15.727 orang dan lainnya 33.054 orang. Total ada 256.215 orang. MBG di Bali hingga 8 September 2025 telah menyalurkan dana sebesar Rp127,07 miliar (data olahan SP2D).
Berbicara secara anggaran, DJPb Bali memuat aliran uang maupun penganggaran dari pusat ke daerah. Penyaluran anggaran melalui KPPN di Jakarta. Dari KPPN pusat ke daerah tidak melalui Pemda maupun DJPb, melainkan langsung disalurkan dari KPPN ke rekening virtual account SPPG, yang merupakan joint account antara kepala SPPG dan mitranya. Mekanisme ini diterapkan untuk memastikan transparansi, menghindari penyalahgunaan dana, dan memastikan dana APBN langsung menyasar operasional dapur penyedia makanan bergizi. (Dika/balipost)
