DENPASAR, BALIPOST.com – Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja, Jumat (3/10) mengatakan, saat ini, ada sisa 100-an RTLH di Denpasar. Diakui setiap tahun Dinas Perkim mencicil untuk perbaikan RTLH tersebut dengan anggaran dari APBD.
Pemkot Denpasar pun memohon bantuan stimulus perumahan swadaya (BSPS) ke pemeritah pusat, namun tak pernah disetujui. “Kita setiap tahun memohon ke pemerintah pusat, tapi tidak pernah dapat (disetujui). Kami berupaya koordinasi ke Kementerian PKP melalui Balai Perumahan di Werdapura, Sanur, katanya masih waiting list terus,” tandasnya.
Sementara dari anggaran APBD Kota, tahun 2025, Perkim Denpasar telah merenovasi RTLH sebanyak 35 unit di APBD induk maupun perubahan 2025. Pada APBD induk 2025, sebanyak 17 unit rumah sudah diserahkan langsung oleh wali kota kepada pemilik rumah beserta perabotan yang didapat dari CSR.
Sisanya, 18 unit dikerjakan di APBD perubahan 2025. Ditambah perbaikan 5 unit rumah akibat bencana banjir sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar.
Selain RTLH, pada APBD induk 2025 Perkim Denpasar, kawasan kumuh di TPA Suwung seluas 5 ha sudah dituntaskan. Sementara kawasan kumuh di Jalan Karya Makmur sudah dalam proses akta pelepasan hak dari PT Karya Makmur ke Pemkot Denpasar dalam bentuk SHP.
Sehingga, saat ini sisa kawasan kumuh seluas 2 hektar di Pemecutan Kaja, diantaranya di Kampung Jawa. “Untuk ini, kami sedang proses di akhir tahun ini dengan melibatkan aparat desa dinas dan desa adat karena tanahnya berada di atas lahan sewa,” ujarnya. (Citta Maya/balipost)
