Pekerja di salah satu SPPG sedang menyiapkan makanan untuk MBG. (BP/HO-PCO)

JAKARTA, BALIPOST.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan sebanyak 4.700 porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyebabkan gangguan kesehatan pada siswa.

Dalam keterangan dikutip dari Kantor Berita Antara, Senin (22/9), Kepala BGN, Dadan Hindayana mengutarakan BGN telah membuat satu miliar porsi makanan. Di antara demikian banyak porsi makanan itu, terdapat 4.700 porsi yang menimbulkan gangguan kesehatan pada siswa.

“Sampai hari ini BGN sudah membuat satu miliar porsi makan, namun ada 4.700 yang menimbulkan gangguan kesehatan terhadap anak-anak, dan itu kami sesalkan. Kami terus perketat mekanismenya,” tegas Dadan.

Berikut hasil pemetaan dan penyebab kasus gangguan kesehatan berdasarkan wilayah :

1. Wilayah 1, Pulau Sumatra, terdapat tujuh kasus dengan 1.281 orang mengalami gangguan kesehatan;

2. Wilayah 2, Pulau Jawa, terdapat 27 kasus yang menyebabkan 2.606 orang mengalami gangguan kesehatan;

3. Wilayah 3, meliputi Kalimantan, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua, terdapat 11 kasus yang menyebabkan 824 orang mengalami gangguan kesehatan.

Baca juga:  Program Makan Bergizi Tunggu Instruksi BGN

Dadan menekankan agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat memulai dengan jumlah yang kecil untuk menekan kasus keracunan atau gangguan kesehatan pada anak-anak di sekolah.

“Kita minta agar SPPG memulai dengan jumlah kecil, jadi kalau mereka punya daftar 3.500 orang tercakup dalam 20 sekolah, maka hari pertama kedua mereka disarankan untuk melayani dua sekolah dulu, setelah mampu melayani, naik secara bertahap,” paparnya.

Dadan juga mengemukakan sebagian besar kejadian gangguan kesehatan muncul karena munculnya SPPG baru dan rata-rata SPPG baru memang butuh pembiasaan.

“Jadi setiap SPPG perlu memitigasi secara dini dan kami lakukan investigasi tersendiri terkait dengan kejadian gangguan pencernaan pada anak didik,” tuturnya.

Dadan mengingatkan kepada seluruh SPPG agar benar-benar memperhatikan pengelolaan bahan ketika akan mengganti pemasok, menyusul kasus terakhir di Banggai Kepulauan, Sulawesi Selatan, yang menyebabkan 329 orang mengalami gangguan kesehatan akibat pengolahan ikan cakalang yang kurang benar.

Baca juga:  Naker asal Klungkung di Diamond Princess Dipulangkan, Bupati Suwirta Video Call Tanya Kondisi

“Kami kemudian mengingatkan dengan adanya kejadian di Banggai itu, agar mitra kalau mau mengganti pemasok harus dilakukan bertahap, karena khususnya untuk cakalang kalau tidak membersihkan dengan baik, memang cakalang ini sangat rentan terhadap alergi, dan bahkan ada yang bisa mematikan, jadi memang harus sangat hati-hati,” ucap Dadan Hindayana.

Jangan Sampai Anak Dirugikan

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada pemerintah agar jangan sampai anak-anak justru dirugikan karena program Makan Bergizi Gratis (MBG), saat merespons timbulnya kembali kasus keracunan.

Ia mengatakan pemerintah harus selalu mengevaluasi program tersebut dan menindaklanjuti hasil evaluasi itu supaya pelaksanaan program MBG di lapangan bisa lebih di baik lagi.

“Jangan sampai anak-anak yang kemudian dirugikan,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Baca juga:  Dugaan 'Food Tray' MBG Mengandung Minyak Babi, Ini Hasil Investigasi BGN

Dia pun memahami bahwa pelaksanaan program MBG merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Untuk itu, seluruh pihak yang terkait program tersebut harus melakukan evaluasi secara total

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menempuh langkah pemulihan korban hingga evaluasi dapur dari serangkaian kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah.

Prasetyo, dalam konferensi pers di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9), juga menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya insiden yang tidak disengaja itu.

“Atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, kami memohon maaf karena terjadi beberapa kali kasus di sejumlah daerah. Itu bukan sesuatu yang diharapkan, apalagi disengaja,” ujarnya.

Pemerintah pun langsung berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh. (kmb/balipost)

BAGIKAN