DENPASAR, BALIPOST.com – Mantan Kepala Desa Tusan, Klungkung, I Dewa Gede Putra Bali, yang diadili dalam perkara dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan dana APBDes Desa Tusan tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021, kembali dihadirkan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (3/9).
Di hadapan majelis hakim yang diketuai Ida Bagus Made Ari Suamba, dengan hakim anggota Nelson dan Imam Santoso, JPU I Putu Iskadi Kekeran menghadirkan seorang saksi dan seorang ahli. Saksi pertama adalah pengacara terdakwa yang bernama I Wayan Sumardika, S.H., CLA.
Di dalam persidangan, saksi yang juga tokoh masyarakat di Klungkung ini mengaku bahwa dia pernah ditelepon oleh terdakwa untuk melakukan konsultasi via ponsel. “Yang diterangkan, uang kas Desa Tusan habis digunakan oleh bendahara. Karena niat kepala desa konsultasi tentang cara membuat surat pernyataan, ya saya terangkan. Jadi selebihnya bisa dilihat di internet,” ucap Sumardika.
Ketika ditanya terkait status kuasa hukum, diakui bahwa saat itu Sumardika belum menjadi penasihat hukum terdakwa. “Jadi, hanya konsultasi, minta tolong bagaimana cara membuat surat pernyataan bahwa bendahara sudah mengakui menggunakan uang kas desa tersebut,” bebernya.
Sumardika dijadikan saksi di Pengadilan Tipikor lantaran namanya muncul di penyidikan. Di akhir kesaksiannya, dia minta pada majelis hakim untuk membebaskan terdakwa jika tidak bersalah.
Selain Sumardika, JPU Iskadi Kekeran juga menghadirkan ahli auditor bernama I Kadek Yogi Astrawan. Ahli ditanya terkait mekanisme melakukan audit, baik terkait pajak dan SPP (surat permintaan pembayaran).
Ahli mengaku menemukan adanya kerugian keuangan negara dalam kasus APBD Desa Tusan. Diakui juga adanya pengembalian uang ke pihak desa. (Miasa/balipost)
