BANGLI, BALIPOST.com – Sebanyak 15 dari 68 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bangli menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Belasan BUMDes ini diketahui mengalami masalah, mulai dari tata kelola keuangan, keterbatasan sumber daya manusia, hingga persoalan lainnya.
Kepala Dinas PMD Bangli, I Dewa Agung Putu Purnama, mengungkapkan, pihaknya telah memanggil perbekel, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pengurus dari 15 BUMDes tersebut. Mereka diminta mengatensi perkembangan BUMDes, sebab ada uang negara yang dikelola di sana. “Memang sih pertangungjawabnnya terpisah dengan desa. Namun kami minta perbekel dan BPD mengatensi itu,” terangnya.
Pihaknya pun siap memberikan pendampingan intensif terhadap kelimabelas BUMDES tersebut. Pendampingan yang diberikan mencakup berbagai aspek, tergantung pada kendala yang dihadapi. Jika masalahnya adalah terkait keuangan, Dinas PMD menyediakan pendampingan khusus di bidang tersebut. “Kami berikan jadwal. Apa yang jadi kendala, kami siap berikan pendampingan,” terangnya.
Agung Purnama mencontohkan keberhasilan BUMDes Abuan di Kecamatan Susut. BUMDES tersebut sempat mengalami persoalan keuangan. Setelah dilakukan pengecekan ulang dan pendampingan, kini BUMDES tersebut menunjukkan perkembangan positif. “Sekarang kami fokus mendampingi 15 BUMDes tersebut. Namun BUMDes lain juga tetap kami perhatikan,” imbuhnya. (Dayu Swasrina/Balipost)
