MANGUPURA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Badung tengah menyiapkan sejumlah pembangunan jalan baru guna mengurai kemacetan, terutama di wilayah Kuta Selatan. Kawasan yang kerap menjadi titik padat kendaraan ini menjadi fokus utama.
Namun demikian, sebelum proyek besar ini dijalankan, legislator Badung baru-baru ini mengusulkan upaya rekayasa lalu lintas jangka pendek perlu segera diterapkan. Usulan ini disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung, Wayan Puspa Negara, mengatakan bahwa sebelum pembangunan infrastruktur bernilai besar sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, perlu dilakukan simulasi rekayasa lalu lintas.
“Terkait kemacetan lalu lintas di wilayah Badung, dalam jangka pendek sebelum pembangunan infrastruktur bernilai besar sesuai RPJMD 2025–2029, kiranya kami sarankan segera dilakukan rekayasa lalu lintas,” ungkapnya.
Menurutnya, diuji coba rekayasa lalu lintas dilakukan di daerah-daerah yang mengalami kemacetan parah seperti di Jl. Raya Uluwatu – GWK, Jl. Raya Kerobokan – Canggu – Munggu – Seseh, Jl. Raya Legian – Kuta – Jl. Pantai Kuta – Jl. Melasti – Jl. Sriwijaya – Jl. Patih Jelantik dan lainnya serta menghadirkan petugas terkait di lapangan secara konsisten.
“Pentingnya langkah cepat dan terukur untuk mengurangi kemacetan di wilayah-wilayah strategis,” katanya.
Upaya ini, lanjutnya, tidak hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga perlu didukung oleh pengawasan di lapangan agar rekayasa lalu lintas berjalan efektif. Ia juga menyoroti pentingnya peran lintas sektor dalam menjaga ketertiban lalu lintas, khususnya di kawasan wisata yang mobilitasnya sangat tinggi.
Pemkab Badung sendiri telah merancang pinjaman daerah senilai Rp1,4 triliun lebih, yang akan diarahkan secara spesifik untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik. Fokus utama dari dana tersebut ialah pada pembebasan lahan dan lanjutan pembangunan jalan baru, terutama di Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara.
“Pinjaman daerah dirancang Rp1,4 triliun lebih. Terhadap pinjaman daerah ini yang diarahkan secara spesifik untuk infrastruktur pelayanan publik, fokus pada pembebasan lahan dan lanjutan pembangunan jalan baru di Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, kami dukung karena jika tidak sekarang diambil langkah cepat maka akan mengalami kendala di kemudian hari,” ungkapnya.
Langkah strategis ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata bagi permasalahan kemacetan yang sudah berlangsung cukup lama di Badung. Dengan sinergi antara rekayasa lalu lintas jangka pendek dan pembangunan infrastruktur jangka panjang, Pemkab Badung optimistis bisa menciptakan sistem transportasi yang lebih lancar dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan. (Parwata/balipost)
