SEMARAPURA, BALIPOST.com – Dugaan kasus korupsi di Dinas Pariwisata Klungkung, tak hanya soal proyek fiktif. Ada dugaan, nilai setiap proyeknya di-markup.
Kabid Destinasi Dispar Klungkung Ida Bagus Gede Agung Prayudha selaku PPTK, mengungkap hal itu, Kamis (10/7).
Ia mengatakan kondisi ini terlihat dari perubahan DPA paket pekerjaan yang dikerjakan oknum pegawai itu. Di sana terjadi perubahan anggaran signifikan, tetapi spesifikasi teknisnya sama.
Dia mengetahui hal itu, setelah mengumpulkan seluruh dokumen terkait, pascapersoalannya terungkap oleh BPK. Setelah mengetahui semuanya, dia sangat tercengang.
Pertama, paket-paket pekerjaan itu dibuat seolah tidak dikerjakan. Kemudian, pada akhir tahun ternyata terjadi proses pencairan anggaran. Setelah ditelusuri, rupanya juga ada perubahan nilai anggaran, setelah mencermati perubahan DPA.
Sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), seharusnya seluruh proses itu terjadi atas sepengetahuannya. Tetapi, itu tidak terjadi, karena seluruh tanda tangannya dipalsukan.
Setelah mencermati ulang apa yang sesungguhnya terjadi, saat itulah dia tersadar bahwa oknum pegawai ini juga diduga melakukan markup nilai paket pekerjaan.
“Jadi, saya tahu persis, tidak hanya fiktif, dari paket pekerjaan ini juga ada dugaan mark up harga. Misalnya dari satu paket pekerjaan nilainya Rp 15 juta berubah menjadi Rp 30 juta. Ini dilihat dari perubahan DPA,” ungkap Gus Agung, Kamis (10/7).
Setelah mencermati perubahan DPA, dasar perubahan nilai itu juga tidak jelas, karena kajian teknisnya tidak ada. Saat masalah ini didiskusikan dengan Kepala Dinas Pariwisata, menurut Gus Agung, atasannya itu juga sama sekali tidak tahu perubahan nilai ini.
Padahal, spesifikasi teknisnya sama. “Secara teknis, itu tidak mungkin perubahan harga dua kali lipat. Kalau kenaikan harga paling memungkinkan itu 10 persen,” tegasnya.
Pada 2024 proyek papan peringatan pada destinasi wisata yang dibuat fiktif ada 5 paket pekerjaan, tetapi satu tempat ada dua papan. Selanjutnya, tahun 2025 ini ada 3 lagi paket pekerjaan.
Setelah mengumpulkan seluruh dokumen terkait, termasuk bukti-bukti pencairan keuangan, total nilai proyeknya mencapai Rp 1 miliar lebih.
Dalam pengerjaan papan ini, menurut dia semestinya ada perencanaan, ada pengawasan. Kalau ini sifatnya pembelian, wajar tanpa ada perencanaan dan pengawasan.
Kalau belanja barang berarti harus ada pembanding harga barang. Kalau pembuatan, ada perencanaan, siapa yang buat dan siapa yang mengawasi. “Sementara ini paket pekerjaannya adalah pembuatan. Tetapi tanpa perencanaan, tanpa pengawasan dan sudah dari tahun lalu. (Bagiarta/balipost)
