Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa (keempat dari kiri) saat meluncurkan Peta Jalan & Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia 2025-2045 serta Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan Dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045 dalam Green Economy Expo 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (3/7/2024). (BP/Ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Dalam mendukung pencapaian Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meluncurkan Peta Jalan & Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia 2025-2045 serta Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Green Economy Expo 2024 di Jakarta, mengatakan bahwa melalui kerja sama dengan berbagai pihak telah tersusun peta jalan dan rencana aksi ekonomi sirkuler, serta peta jalan penurunan susut dan sisa pangan yang diluncurkan pada hari ini, ucapnya.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Indonesia berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim dengan menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan agar generasi mendatang memperoleh manfaat berkat upaya tersebut.

Karena itu, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menuju emisi net zero (net zero emission) dilakukan melalui ekonomi hijau yang berlandaskan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

Sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan ekonomi hijau, ekonomi sirkular akan mendorong penerapan 9R (Refuse, Rethink, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, dan Recycle) yang mencakup intervensi di seluruh rantai nilai (value chain).

Baca juga:  Mendag Luncurkan "Minyak Kita"

Penerapan ekonomi sirkular yang diterapkan pada lima prioritas, yaitu pangan, elektronik, kemasan plastik, konstruksi, dan tekstil, akan memberikan manfaat. Beberapa manfaat tersebut adalah peningkatan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp638 triliun pada 2030, penciptaan 4,4 juta lapangan kerja hijau dengan 75 persen merupakan tenaga kerja perempuan hingga 2030, hingga kontribusi pada penurunan emisi GRK sebesar 126 juta ton karbondioksida.

Pada sektor pangan, pengendalian susut dan sisa pangan menjadi salah satu strategi intervensi prioritas yang dapat menekan jumlah timbulan sampah sebesar 18-52 persen dibandingkan business as usual pada 2030, mencegah risiko kehilangan ekonomi sekitar Rp231 triliun-Rp551 triliun per tahun.

Pemanfaatan sisa pangan yang masih layak konsumsi juga disebut dapat memenuhi kebutuhan energi sebanyak 62 persen dari total penduduk yang kekurangan energi, dan berkontribusi menurunkan emisi 1.702,0 metric ton carbon dioxide equivalent atau 7,3 persen dari total emisi GRK pada 2019.

Baca juga:  Kebijakan Pemerintah di Daerah Banyak Tak Tepat Sasaran

“Berbagai temuan di atas didasarkan pada beberapa studi yang disusun Bappenas dengan berkolaborasi bersama banyak pihak sejak tahun 2020, yaitu studi manfaat ekonomi sosial dan lingkungan ekonomi sirkular di Indonesia (tahun 2020), kajian food loss and waste (tahun 2021), dan buku inisiatif ekonomi sirkular (tahun 2022), dan studi pendukung lainnya,” ungkap Suharso.

Pada 2023, Bappenas disebut telah menghitung tingkat ketercapaian ekonomi sirkular oleh pemerintah dan pelaku usaha. Hasil menunjukkan capaian ekonomi sirkular Indonesia untuk lima sektor prioritas adalah tingkat input material sirkuler sebesar 9 persen, tingkat daya tahan produk 4 persen, dan tingkat daur ulang 5 persen.

Capaian tersebut dianggap sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga diperlukan penguatan, perencanaan, dan strategi untuk unlocking berbagai manfaat yang telah dipertahankan dengan mengacu pada kerangka 9R.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya mengapresiasi atas kontribusi berbagai pihak atas penyusunan kedua dokumen itu. Mulai dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Badan Pangan Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, kementerian teknis lainnya, pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, dan mitra pembangunan.

Baca juga:  Koperasi Mulai Diakui Sebagai Penggerak Pembangunan

“Selama penyusunan kedua dokumen ini, kami berharap kedua dokumen ini dijadikan acuan oleh seluruh pemangku kepentingan. Kami juga berharap agar Green Economy Expo 2024 menjadi melting point inovasi hijau, dimana gagasan, solusi-solusi muncul, dan dibahas,” ujar Menteri PPN.

Green Economy Expo 2024 yang mengusung tema “Advancing Technology, Innovation, and Circularity” didukung oleh PT Pertamina (Persero), UK Foreign, Commonwealth & Development Office, USAID SINAR (United States Agency for International Development Sustainable Energy for Indonesia’s Advancing Resilience), GIZ, European Union, Embassy of Denmark, Yokogawa Indonesia, United Nations Development Programme (UNDP), Global Green Growth Institute (GGGI) Indonesia, Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), dan UN Partnership for Action on Green Economy (PAGE).

“Saya mengajak kita semua menjadi penggerak perubahan dalam ekonomi sirkuler sebagai bagian ekonomi hijau,” kata Suharso. (Kmb/Balipost)

 

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *