Aktivitas beberapa wisatawan mancanegara (wisman) yang melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Sanur, Denpasar. Pengelolaan pelabuhan ini diharapkan diserahkan ke Pemerintah Kota Denpasar, agar proses penataan dan kemacetan lalu-lintas segera dapat teratasi. (BP/eka)

DENPASAR, BALIPOST.com – Kemacetan akibat penataan Pelabuhan Sanur terus berlanjut dan tak pernah dituntaskan. Hingga kini kemacetan terus berlanjut bahkan makin parah karena adanya mal baru yang berlokasi di Sanur.

Pengamatan Bali Post menunjukkan pemandangan kemacetan sudah tampak mulai pagi hari dan sore hari. Kemacetan sudah terjadi mulai pertigaan patung Titi Banda Bypass Ngurah Rai Tohpati. Kemacetan kini menjadi virus baru menular ke Jl. WR Supratman karena jalur alternatif yakni Jl. Waribang dan Jl. Sedap Malam juga makin ramai.

Pertemuan kendaraan ini memicu kemacetan baru di sepanjang Jl. WR Supratman. Petugas Dishub dan Polri juga jarang yang mengatur kemacetan tersebut.

Pemkot Denpasar ngotot hingga saat ini pengelolaan Pelabuhan Sanur tak kunjung diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar. Padahal masa pemeliharaan sudah berakhir pada Februari 2024 lalu.

Baca juga:  Hari Ini Pulang, Belasan "Suspect" MSS di RSUD Mangusada

Dengan itu Pemkot belum bisa melakukan penataan pada pelabuhan yang menghubungkan Sanur dengan Nusa Penida dan Lembongan ini. Termasuk dalam hal mengatasi kemacetan di kawasan tersebut yang hingga saat ini masih terjadi.

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat diwawancarai, Selasa (2/7) mengatakan, pihaknya berharap agar pengelolaan  bisa segara diserahkan ke Denpasar, sehingga penataan pun bisa dilakukan termasuk dalam mengatasi kemacetan.

Dalam mengatasi kemacetan khususmya yang terjadi di kawasan Pelabuhan Sanur, Arya Wibawa mengatakan Pemkot telah memiliki formula. Ia menambahkan, selama ini belum bisa melakukan intervensi 100 persen karena belum ada serah terima pengelolaan dari pusat ke daerah.

Baca juga:  Giliran Zona Orange Ini Catatkan Belasan Warga Terjangkit

“Tujuannya (Penyerahan pengelolaan Derma Sanur ke Pemkot) bukan ada potensi ekonomi, tapi bagaimana kami bisa mengurai permasalahan yang terjadi akibat keberadaan Pelabuhan Sanur itu,” katanya.

Nantinya jika sudah diserahkan ke Pemkot, pihaknya akan melakukan pembagian penyeberangan ke Nusa Penida maupun Nusa Lembongan. Misalkan, dalam sehari ada 100 penyeberangan, maka pihaknya akan membagi ke dua pelabuhan lainnya di Denpasar. “Misal 100 per hari penyeberangannya, mungkin 50 dari Sanur, kemudian 30 dari Mertasari dan 20 lewat pelabuhan Serangan,” terangnya sembari mengatakan, selama pengelolaan belum diserahkan, hal itu belum bisa dilakukan.

Disinggung terkait kapan target bisa diserahkan, Arya Wibawa mengaku masih terus berproses lewat Dinas Perhubungan. “Astungkara diserahkan,” katanya optimis.

Baca juga:  Sudah Babak Belur, Nasib Subak di Bali Bagai "Kerakap Hidup di Batu"

Sebelumnya, Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara melakukan audiensi dengan Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi di Kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta pertengahan Juni lalu. Audiensi ini dalam rangka membahas business plan jangka panjang Pelabuhan Sanur Kota Denpasar.

Dalam kesempatan tersebut juga dibahas upaya mengatasi kemacetan di Kota Denpasar yang salah satunya di sekitar area Pelabuhan Sanur. Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, menyambut baik proposal Business Plan Jangka Panjang Pelabuhan Sanur tersebut. Pihaknya menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Pertemuan ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan proyek-proyek strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata nasional. (Sueca/Widiastuti/balipost)

BAGIKAN