Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersiap mengikuti sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4/2024). (BP/Ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Untuk anggaran bantuan sosial (bansos) yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun 2024, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan tidak terdapat perubahan yang signifikan.

“Di dalam APBN 2024, Tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran bansos yang dikelola oleh Kemensos,” ucap Sri Mulyani di hadapan delapan hakim konstitusi dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Jumat (5/4).

Dia menjelaskan bahwa total anggaran belanja perlindungan sosial (perlinsos) untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp 496,8 triliun.

Baca juga:  Pemkab Buleleng Belum Bisa Pastikan Serapan Anggaran Penanganan COVID-19

Rinciannya, yakni Rp75,6 triliun untuk anggaran Kemensos yang disalurkan melalui program bansos seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dan program bansos lainnya.

Kemudian, Rp80,5 triliun untuk perlinsos yang dikelola oleh beberapa kementerian/lembaga, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud) serta Kementerian Agama.

Adapun Rp340,7 triliun sisanya adalah perlinsos dalam bentuk subsidi energi seperti BBM, LPG, dan listrik serta subsidi non energi seperti pupuk, public service obligation (PSO), kredit usaha rakyat (KUR), bunga kredit perumahan, dan antisipasi penanggulangan bencana.

Baca juga:  Untuk Sepak Bola Putri, PSSI Siapkan Cetak Biru Selama 10 Tahun

“Khusus untuk anggaran bansos Kemensos Rp75,6 triliun, ini memang mengalami peningkatan dibanding satu tahun sebelumnya. Pada 2023, anggaran bansos Kemensos adalah Rp74,3 triliun,” ujarnya.

Menkeu mengatakan belanja bansos selain PKH dan kartu sembako yang disalurkan oleh Kemensos mengalami kenaikan sebesar Rp1,23 triliun dikarenakan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas, dan bantuan yatim piatu.

Dia menjelaskan realisasi anggaran bansos sampai dengan Februari 2024 mencapai Rp12,8 triliun untuk penyaluran PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat.

Baca juga:  Menkeu Minta BLU Kelola Aset Di Seluruh Indonesia Dengan Baik

Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Empat menteri dipanggil untuk memberikan keterangan dan didalami lebih jauh oleh hakim konstitusi dalam sidang lanjutan perkara PHPU Pilpres 2024 yang diajukan oleh tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud Md. (Kmb/Balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *