Buleleng Minim Pramuwisata Besertifikasi (BP/Ist)

SINGARAJA, BALIPOST.com – Keberadaan pemandu wisata di Kabupaten Buleleng tergolong minim. Salah satu masalah masih minimnya jumlah pramuwisata lantaran harga sertifikasi yang terbilang mahal. Hal ini pun menjadi hambatan untuk meningkatkan daya saing industri dan kualitas pariwisata di Kabupaten Buleleng.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Gede Dody Sukma Oktiva Askara, Minggu ( 16/11 ) mengakui bahwa minimnya pramuwisata di Buleleng lantaran terbentur anggaran. Pasalnya, untuk mendapatkan sertifikasi pramuwisata membutuhkan biaya hingga Rp, 1,3 juta. Hal tersebutlah yang membuat angka pramuwisata minim.Dari data Dinas Pariwisata sendiri, sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 ada total 367 Pramuwisata yang ada, dari jumlah itu baru 147 Pramuwisata yang memperoleh sertifikasi.

Baca juga:  Alat Berat di TPA Rusak, Pengangkutan Sampah Terkendala

“Padahal keberadaan pramuwisata ini sangat penting, untuk memberikan kenyamanan kepada para wisatawan yang berkunjung ke Bali Utara. Namun kembali lagi, sertifikasi pramuwisata yang ada dikembalikan lagi ke kekuatan keuangan daerah,” jelas Dody.

Dengan kondisi keuangan yang tergolong minim, setiap tahunnya, Dispar Buleleng hanya mampu memfasilitasi 30 pramuwisata yang ada untuk memperoleh sertifikasi. Sertifikasi yang difasilitasi meliputi Pramuwisata selam/ diving,Pramuwisata Alam atau Balawista,dan Pramuwisata Budaya yang tersebar di 86 Daerah Tujuan Wisata ( DTW ) yang ada. “Ke Depan rencana kita akan melakukan sharing untuk pembiayaan sertifikasi pramuwisata ini. Jika nanti DTW dikelola dengan baik, nanti kita bersama DTW yang akan memfasilitasinya,” tandasnya.

Baca juga:  Ratusan Surat Suara Rusak di Buleleng Dimusnahkan

Sementara itu, bagi pramuwisata yang belum lulus sertifikasi, Dody mengarahkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang disiapkan oleh Dinas Pariwisata sendiri. Pelatihan yang diberikan, berupa pelatihan dasar dan pelatihan Bahasa.

“Kami akan terus berupaya meningkatkan pariwisata di Buleleng guna mendongkrak pendapatan daerah dari sisi pariwisata. Bagi yang tidak lulus sertifikasi, kita terus upayakan memberikan pelatihan-pelatihan,” tutupnya. (Nyoman Yudha/Balipost)

BAGIKAN