Bank BPD Bali mendorong produktivitas dan dongkrak hasil pertanian lewat KUR Pertanian. (BP/Istimewa)

DENPASAR, BALIPOST.com – Belajar dari pandemi COVID-19 yang menekan pertumbuhan ekonomi Bali hingga titik nadir menyebabkan kontraksi ekonomi mayoritas masyarakat di Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menggenjot sektor alternatif selain pariwisata, salah satunya sektor pertanian memiliki potensi yang sangat besar.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BPD Bali merupakan salah satu bukti kehadiran pemerintah bagi petani di Bali. Melalui program ini, petani dapat terbantu dalam mengembangkan budidaya pertanian dari hulu hingga hilir.

Bank BPD Bali selaku bagian dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah berkolaborasi dengan berbagai stake holder dalam kegiatan pengendalian inflasi serta mendukung program Pemerintah Daerah menuju ketahanan dan kemandirian pangan daerah melalui optimalisasi sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pertanian sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Provinsi Bali.

Adapun strategi percepatan penyaluran KUR pertanian Bank BPD Bali dilakukan melalui kolaborasi terstruktur yang prosesnya dimulai dari kolaborasi hulu, yaitu mulai dari petani sebagai penyedia bahan baku, industri skala menengah sebagai off taker hasil pertanian yang memerlukan pengolahan lanjutan. Dilanjutkan dengan kolaborasi bersama dengan Pemerintah Daerah, BUMD Pengelola Pasar selaku pelaksana operasi pasar yang mana BUMD Pengelola Pasar juga dapat berperan sebagai off taker sekaligus distributor produk-produk UMKM direct to buyer.

Baca juga:  BPD Bali akan "Support" Petani Bali

Dan terakhir, melalui kolaborasi hilir dengan kerjasama antar daerah dalam rangka pemenuhan pasokan dari daerah-daerah yang surplus komoditi ke daerah-daerah yang membutuhkan komoditi. Kegiatan Pembahasan Implementasi KUR Khusus Bagi Petani di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan yang dilaksanakan di Kantor Bank BPD Bali pada 11 Agustus 2023 dihadiri oleh Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Gede Edy Prasetya, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan, A.A Gede Dalem Trisna Ngurah, S.sos, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, I Made Subagia, S.Pi, M.M, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, Ir. I Made Sumiarta, Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, S.H., M.H dan undangan lainnya.

Acara ini juga diikuti secara daring oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan Badan Riset dan Inovasi Nasional RI. Pembahasan ini bertujuan untuk mendorong upaya kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Perumda dan Bank BPD Bali untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan Bali yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional, terlebih lagi untuk menghadapi ancaman perubahan iklim dan dinamika geopolitik global yang berdampak pada krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial.

Baca juga:  Ekspansi dengan Inovasi, Laba BPD Bali Tumbuh 23,75 Persen

Dari sisi pembiayaan, Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, S.H., M.H mengatakan Bank BPD Bali siap untuk mendukung penguatan modal sektor pertanian dari hulu ke hilir, salah satunya dengan KUR Bank BPD Bali. Berbeda dengan KUR perbankan lain, KUR Bank BPD Bali selain memberikan bunga murah juga memberikan keamanan bekerja bagi pelaku usaha pertanian karena dengan Program MESARI (Membangun Masyarakat Bali) Bank BPD Bali menyediakan subsidi iuran BPJSTK bagi penerima KUR Super Mikro dan Mikro.

Penyaluran KUR Bank BPD Bali hingga Juni 2023 tumbuh positif mencapai Rp. 5,9 T dengan baki debet sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp 2,6 T, dengan rasio kredit bermasalah atau Non Performing loan (NPL) sebesar 0,48%. Dalam rangka memastikan pencapaian pertumbuhan KUR Tahun 2023 maka Bank BPD Bali memandang perlu sinergi terbaik antara perbankan dengan dinas-dinas terkait Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Bali yang langsung menyasar target pasar KUR bagi petani khususnya di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan.

Baca juga:  Cegah Meluasnya COVID-19, Segini Jumlah Narapidana di Bali yang Dibebaskan

Sesuai dengan kebijakan Ekonomi Kerthi Bali, sektor pertanian menjadi prioritas untuk dikembangkan di Bali. Dalam masyarakat lokal Bali, sektor pertanian harus tetap dijaga dikarenakan pada proses aktifitasnya memiliki nilai budaya yang tinggi. Tujuannya adalah membangun Bali sepenuhnya dengan keorisinilan dan keunggulan Bali di sektor pertanian (Genuine Bali) sebagai fondasi utama perekonomian Bali.

Sehingga mengembangkan komoditi pertanian yang sehat, berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing untuk meningkatkan kapasitas perekonomian Bali melalui perdagangan antar daerah dan berorientasi ekspor. Mewujudkan kedaulatan pangan dengan membangun pertanian dari hulu sampai ke hilir untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sehat dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan Krama Bali. (bns/balipost)

BAGIKAN