BNNK Klungkung saat turun ke Sat Pol PP untuk melakukan tes urine. (BP/Gik)

SEMARAPURA, BALIPOST.com – Sebanyak 50 personel Satpol PP dan Damkar Klungkung menjalani tes urine yang diselenggarakan langsung BNNK Klungkung, Senin (17/7). Tes ini guna memastikan seluruh personel, baik pejabat maupun anggota benar-benar bersih dari pengaruh narkoba.

Sebab, ancaman bahaya narkotika ini tidak hanya datang dari luar, tetapi juga bisa dari dalam lembaga sendiri. Kasatpol PP dan Damkar Klungkung, Dewa Putu Suarbawa, mengatakan seluruh personil terdata di Sat Pol PP dan Damkar disasar secara mendadak.

Baca juga:  Kasus COVID-19 di Singapura Naik Lagi, Siswa SD akan Kembali Belajar di Rumah

Termasuk dia sendiri. Menurut dia, personel Satpol PP sebagai penegak perda di Klungkung tentu harus menjadi contoh, bebas dari penggunaan barang terlarang itu. “Sebagai personel penegak perda, sudah tentu harus didukung oleh personel yang juga bersih dari pengaruh narkoba. Karena kami tentu harus menjadi teladan,” katanya.

Dewa Suarbawa membantah bahwa ada anggotanya yang kabur, bahkan sampai sembunyi ketika petugas BNNK Klungkung datang untuk melakukan tes urine. Justru upaya ini positif bagi lembaga dan seluruh personel Satpol PP-Damkar Klungkung.

Baca juga:  Astra Motor Bali Edukasi Safety Riding, Penting #Cari_Aman Untuk Satpol PP

Saat ini baru 50 anggotanya yang mengikuti tes urine, dari 249 personel di Kantor Satpol PP. Artinya, ini baru sebagian kecil yang mengikuti, karena terbatasnya peralatan yang mampu disediakan BNNK Klungkung.

Dia menginginkan seluruh personelmya bisa mengikuti tes urine ini, guna memastikan bahwa lembaga yang dipimpinnya berikut seluruh jajarannya benar-benar bersih dari penggunaan narkotika. “Tes urine di kalangan pegawai ini, sudah menjadi komitmen kami di dalam pemerintah daerah dalam rangka ikut mencegah penyalahgunaan narkoba. Semoga nanti berkelanjutan, karena masih banyak jajaran kami yang belum ikut tes urine,” tegasnya. (Bagiarta/balipost)

Baca juga:  Bali Masih Tambah Kasus COVID-19 di Atas 100, Pemda Diminta Lakukan Evaluasi Prokes
BAGIKAN