Arsip - Demonstrasi di Yangon memprotes kudeta militer dan menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi, Februari 2021. (BP/Ant)

NEW YORK, BALIPOST.com – Resolusi Dewan Keamanan PBB, Rabu (21/12) mendesak Junta Myanmar untuk membebaskan mantan pemimpin negara itu Aung San Suu Kyi dalam resolusi pertama mengenai situasi di Myanmar yang diadopsi sejak kudeta terjadi di sana pada Februari 2021.

Dikutip dari kantor berita Antara, Kamis (22/12), resolusi tersebut menyatakan “keprihatinan yang mendalam atas keadaan darurat yang sedang berlangsung yang diberlakukan oleh kelompok militer di Myanmar”.

Baca juga:  Presiden Jokowi Ajak Vote, Video Pariwisata Indonesia Juara Umum di UNWTO

Resolusi itu diadopsi dengan dukungan 12 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, di mana Rusia, China dan India abstain dalam pemungutan suara. Resolusi itu juga menuntut “segera diakhiri segala bentuk kekerasan” di seluruh Myanmar.

Dewan Keamanan PBB dalam resolusinya pun meminta junta “untuk segera membebaskan semua tahanan yang ditahan secara sewenang-wenang,” termasuk Suu Kyi, yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat negara dan menteri luar negeri Myanmar.

Baca juga:  Sejumlah Kebijakan Dongkrak Pendapatan Abaikan Kesejahteraan Petani

Peraih Nobel Perdamaian berusia 77 tahun itu telah dijatuhi hukuman penjara selama 26 tahun atas tuduhan korupsi dan tuduhan lainnya. Dia dipenjara di Naypyitaw.

Kyaw Moe Tun, yang ditunjuk sebagai Duta Besar Myanmar untuk PBB sebelum kudeta dan tetap menjadi wakil yang diakui meskipun junta berusaha memecatnya, menyambut baik adopsi resolusi Dewan Keamanan tersebut.

Berbicara kepada wartawan setelah pemungutan suara, dia juga meminta Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan yang lebih kuat untuk memastikan junta militer dan kejahatannya segera berakhir.

Baca juga:  Kelompok G7 Dukung Ukraina Hadapi Agresi Rusia

Inggris memimpin upaya penyusunan Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Myanmar itu.¬†Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Kami mendukung rakyat Myanmar. Sudah waktunya junta mengembalikan negara kepada rakyat,” katanya. (Kmb/Balipost)

 

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *