Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, A.A. Ngurah Adhi Ardhana. (BP/Win)

DENPASAR, BALIPOST.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 3 Bali – Nusra saat ini sedang melakukan pengerukan alur dan kolam kawasan Pelabuhan Benoa untuk mendukung pembangunan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). Bahkan, progress update pengerukan alur dan kolam di area BMTH tahap 2 pada paket A dan B yang mencapai 13,2% dan 30,8%.

Pelindo tidak hanya melakukan percepatan pembangunan di sisi darat, namun juga berfokus pada pembangunan fasilitas di sisi laut. Khususnya kolam dan alur kapal. Upaya pengerukan yang dilakukan untuk memperdalam alur, disinyalir memotong karang di ujung pintu masuk Benoa.

Baca juga:  Delapan Kapal Terbakar di Pelabuhan Benoa, Ini Kronologinya

Akibarnya muncuk kekhawatiran pemotongan karang pada pintu masuk ini bisa menyebabkan perubahan arus yang luar biasa. Bahkan dampaknya bisa mengancam tenggelamnya Tanjung Benoa.

Kekhawatiran tersebut dibantah oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, A.A. Nguran Adhi Ardhana. Adhi Ardhana mengatakan semua perencanaan pembangunan pendukung BMTH yang berdampak pada lingkungan, dalam hal ini karang atau terumbu karang tentu tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kajian dampak lingkungan.

Baca juga:  Ketua IKWI Bali yang Pertama Berpulang

Diungkapkan, selama ini Pelindo belum ada pengajuan ataupun upaya yang diketahui dan semestinya diketahui (kalau ada), mengingat perairan 0-12 mil adalah kewenangan Provinsi dan Kementerian Kelautan serta Lingkungan Hidup terkait laut dan karangnya. “Dan saya sudah menghubungi langsung pihak Pelindo bahwa tidak ada perencanaan seperti demikian (pemotongan karang, red). Kalau ada pelanggaran tentu kami di DPRD Provinsi Bali akan tegas dalam hal ini. Jadi tidak perlu kita riuh atas hal yang memang tidak ada alasannya,” ujar Politisi PDI Perjuangan ini.

Baca juga:  Hingga Akhir 2022, Bali akan Kedatangan Puluhan Kapal Pesiar

Adhi Ardhana, mengakui bahwa memang ada permohonan bantuan atau CSR dari Desa Adat Tanjung Benoa terkait pendalaman alur dan tambat nelayan. “Desa Adat Tanjung Benoa betul ada memohon bantuan atau CSR terkait pendalaman alur dan tambat nelayan, dan itupun Pelindo menunggu segala perizinan dan kajian, apabila memang berkeinginan melanjutkan harapan atau keinginan tersebut,” ujarnya. (Winatha/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *