Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Direskrimum Polda Bali Kombes Pol Surawan, Kepala Kantor BPN Badung Heryanto beserta jajaran dan Kepala OPD terkait di Lingkungan Pemkab Badung melakukan sidak ke lokasi pengurugan Pantai Melasti, Jumat (1/7). (BP/Istimewa)

MANGUPURA, BALIPOST.com – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Direskrimum Polda Bali Kombes Pol Surawan, Kepala Kantor BPN Badung Heryanto beserta jajaran dan Kepala OPD terkait di Lingkungan Pemkab Badung melakukan sidak ke lokasi pengurugan Pantai Melasti, Jumat (1/7). Diperkirakan kurang lebih ada 2,6 hektare kawasan pantai yang berlokasi di sebelah timur tempat pertunjukan Kecak Dance tersebut, telah diurug secara ilegal oleh oknum pengusaha.

Pada kesempatan itu Giri Prasta mengungkapkan, selain melakukan pengurugan pantai secara sewenang-wenang, oknum tersebut juga ditengarai telah melakukan tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam akta autentik. Hal ini telah dilaporkan oleh pihak Pemkab Badung ke SPKT Polda Bali pada Selasa 28 Juni 2022. “Di sini terjadi reklamasi dengan memecah tebing batu karang dengan menggunakan beaker, ini sudah melanggar aturan dan merusak ekosistem laut, untuk itu hari ini kami turun bersama Polda Bali dan BPN untuk menghitung titik koordinat sehingga bisa diketahui secara valid berapa luas kawasan pantai yang sudah diurug, sehingga bisa dilakukan tindakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh pihak Polda Bali,” ujarnya.

Baca juga:  Sudikerta Dijebloskan ke Lapas Kerobokan

Bupati Giri Prasta menambahkan pengurugan pantai ini melibatkan kerjasama beberapa pihak yang sudah dilakukan sejak 2016. Dikatakan ada orang yang mengatasnamakan si A telah memerintahkan suatu kelompok, lalu kelompok tersebut menjalin kerjasama dengan pihak ke 3 agar melakukan reklamasi.

Untuk itu pihaknya ingin meluruskan duduk persoalan yang ada sehingga betul-betul menjadi transparan. “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sudah jelas disebutkan, daratan kewenangan Bupati/Walikota, sementara pantai sampai 20 mil dan pulau-pulau kecil kewenangan dari pusat. Kenapa saya hari ini turun kesini karena kawasan ini sudah jadi daratan dan kami harap proses hukum bisa berjalan dengan baik, jangan sampai ada negara dalam negara dan jangan sampai orang yg tidak memiliki kewenangan melakukan kesewenang-wenangan,” tegasnya.

Baca juga:  Diawali Asap Kemudian Ledakan, Mobil Peserta Rombongan Dikawal Polisi Hangus

Sementara itu Direskrimum Polda Bali Kombes Pol. Surawan membenarkan pelanggaran yang terjadi di pantai Melasti adalah murni reklamasi. Bahkan setelah pemantauan yang dilakukan di lokasi tersebut langsung dipasangi police line.

Pihaknya pun akan segera melakukan pemanggilan para pihak yang terlibat. “Reklamasi itu seharusnya ada rekomendasi dari Kementerian, sementara mereka saat ini belum memiliki rekomendasi untuk itu. Semua pihak akan kami panggil termasuk perusahaan yang melakukan reklamasi,” jelasnya. (Adv/balipost)

Baca juga:  Bupati Giri Prasta Paparkan Strategi Pengembangan BUMDes di Rakernis Pengelolaan Aset Desa

 

BAGIKAN