Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Bidang Koperasi, UMKM, Kewirausahaan Tahun 2022 di Bali. (BP/Istimewa)

DENPASAR, BALIPOST.com – Orientasi regulasi yang difasilitasi pemerintah harus menjamin perlindungan dan pengembangan koperasi dan UMKM. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Nyoman Parta pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Bidang Koperasi, UMKM, Kewirausahaan Tahun 2022 di Bali.

“Pentingnya koperasi dan UMKM dalam perlindungan, pengembangan, dan pemajuan ekonomi nasional” ungkapnya pada Senin (20/6).

Parta juga menambahkan, perlu ada pendampingan dalam upaya peningkatan keahlian para pelaku usaha. “Para pelaku usaha harus memiliki keahlian soal digital-skill, karena digitalisasi telah membawa perubahan yang besar pada sektor kewirausahaan dan bisnis,” sambung Parta dikutip dari rilisnya.

Baca juga:  Realisasikan Penyaluran KUR, Perbankan Seharusnya Tak Minta Jaminan

Kementerian Koperasi dan UMKM telah menetapkan enam program prioritas untuk menunjang dan memfasilitasi pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di Indonesia. “Agar enam program prioritas ini dapat berjalan dengan optimal, penting dilakukan pengawasan untuk memastikan segala tahapan progran terlaksana tepat sasaran dan sesuai ketentuan” tutupnya.

Secara khusus Parta menyinggung soal pengembangan pertanian coorporate dan percepatan penyelesaian RUU tentang Koperasi. “29,59% penduduk Indonesia adalah petani, dengan mengembangkan coorporate pertanian para petani akan terfasilitasi untuk mengkoorporasi hasil pertanian dan membuka kesempatan ekspor” tuturnya. (kmb/balipost)

Baca juga:  Bangun Koperasi Jangan Andalkan Bansos
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *