Gde Suardana. (BP/Dokumen)

DENPASAR, BALIPOST.com – Salah satu pelaku UMKM di Bali, Gede Suardana, mengikuti zoom meeting antara stakeholder pelaku pariwisata dan UMKM
di Bali bersama Direktur Utama BNI Royke Tumilar, Jumat (22/4). Ia menyampaikan restrukturisasi yang diberikan oleh pemerintah di masa pandemi harus dirancang khusus untuk meringankan beban pelaku usaha.

“Program restrukturisasi saat ini seperti buah simalakama bagi pelaku usaha. Jangan sampai dibantu di awal namun pascaberakhirnya restrukturisasi, angsuran membengkak sehingga justru menjadi beban bagi pelaku usaha,” kata Suardana pemilik usaha di Buleleng.

Baca juga:  Hingga Agustus, Okupansi di Ubud Lebih dari 70 Persen

Pelaku usaha pariwisata dan UMKM juga menyampaikan bahwa program restrukturisasi KPR dan KUR khusus untuk Bali harus dilanjutkan sampai tahun 2025 atau sampai pariwisata Bali pulih. “Kondisi Bali berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Saat ini pertumbuhan masih minus. Usaha belum untung namun harus sudah membayar angsuran normal yang membengkak akibat skema restrukturisasi,” kata Suardana.

Sementara itu, Dirut BNI Royke Tumilar mengatakan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah untuk membantu secara khusus pelaku sektor pariwisata
dan UMKM Bali. Kebijakan yang terkait dengan regulasi akan dikoordinasikan dengan menteri keuangan, BI, dan OJK.

Baca juga:  Tahun Depan, Guru OJTM Akan Dibayar Rp 100 Ribu/Jam

Sementara kebijakan yang bersifat internal BNI akan segera dikomunikasikan dengan jajarannya. “Semoga dalam waktu dekat kita bisa rumuskan secara lebih teknis bantuan restrukturisasi kepada para pelaku usaha pariwisata dan UMKM di Bali,” janji Tumilar di akhir pertemuan. (kmb/balipost)

BAGIKAN