Kapolresta Denpasar AKBP Bambang Yugo Pamungkas menerima audensi Ketua KPU Badung I Wayan Semara Cipta bersama anggotanya. (BP/Istimewa)

DENPASAR, BALIPOST.com – Menjelang Pemilu Serentak 2024, KPU Kabupaten Badung melakukan audiensi ke Polresta Denpasar dan diterima Kapolresta AKBP Bambang Yugo Pamungkasa, Senin (18/4). Dalam pertemuan tersebut terungkap jika dua kecamatan di wilayah Badung, yaitu Kuta dan Kuta Selatan memiliki dinamika politik sangat tinggi.

Kapolresta Bambang menyampaikan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan KPU Badung, terlebih pada Juni 2022 akan dimulai tahapan pemilu yaitu verifikasi partai politik. “Kami berharap tetap berkoordinasi dan berelaborasi antara Polresta Denpasar dan KPU Kabupaten Badung untuk menyukseskan pemilu tahun 2024. Ini merupakan tanggung jawab dari negara yang harus kita sukseskan,” tegasnya.

Baca juga:  Diingatkan, Impor Pangan untuk Kestabilan Harga Jangan Dipolitisasi

Ditambahkan Bambang,  dalam pelaksanaan pemilu mulai dari tahapan awal hingga hari H pelaksanaan dapat berjalan dengan aman dan lancar. “Sesuai harapan kita bersama dan KPU tetap melaksanakan sosialisasi terkait tahapan pemilu yang telah ditentukan bahwa tidak ada penundaan pelaksanaan Pemilu 2024,” ungkap Bambang.

Sedangkan Ketua KPU Badung I Wayan Semara Cipta, A.Md. menyampaikan, dua kecamatan di Kabupaten Badung merupakan wilayah hukum Polresta Denpasar yaitu Kuta dan Kuta Selatan memiliki dinamika politik sangat tinggi. Sementara KPU Pusat telah menetapkan pemilu yaitu 14 Februari 2024 mendatang. Sedangkan  pada 12 April 2022  lalu Komisioner KPU RI dan Bawaslu RI baru saja dilantik.

Baca juga:  Polisi Kebut Berkas Oknum Kepsek Setubuhi Siswinya

Saat ini dua orang anggota KPU Kabupaten Badung yang sudah menjabat 2 periode yaitu Ketua KPU dan Nesia Padma Gandi  masa jabatan akan berakhir pada  16 Oktober 2023. “Sehingga saya tidak bisa menemani hingga hari H pelaksanaan pemilu,” tandasnya.

Terkait pelaksanaan Pemilu Serentak, KPU Badung sudah merancang anggaran yang akan diajukan tahun 2023. Sementara untuk anggaran keamanan bagi TNI dan Polri akan diajukan pada anggaran perubahan di tahun 2023. (Kerta Negara/balipost)

Baca juga:  Umur Harapan Hidup Masyarakat Badung Tertinggi di Bali
BAGIKAN