Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Forkompimda se-Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha Utama, Kompleks Kantor Gubernur Bali, Jumat (8/10). (BP/Istimewa)

DENPASAR, BALIPOST.com – Presiden Jokowi menyoroti bahwa realisasi APBD di Kabupaten/Kota se-Bali belum terserap maksimal. Oleh karena itu, Presiden meminta agar realisasi APBD segera dilakukan.

Jangan sampai APBD tidak direalisasikan. Sebab, realisasi APBD Provinsi maupun kabupaten/kota sangat ditunggu oleh masyarakat.

Karena peredaran uang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Bali, Jumat (8/10).

Dalam kunker kali ini, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana. Joko Widodo memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Bali yang digelar secara hybrid yang dipusatkan Gedung Wisma Sabha Utama, Kompleks Kantor Gubernur Bali.

Seluruh Bupati/Walikota se-Bali (hanya Bupati Gianyar diwakili Wakil Bupati Gianyar) hadir langsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ketua DPRD Provinsi Bali, Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali dan Kejati Bali juga hadir langsung dalam pengarahan ini.

Baca juga:  2019, BNI Serius Garap Kredit Ekspor

Jokowi, memaparkan bahwa realisasi APBD di Kabupaten/Kota di Bali masih banyak yang merah. Dimana, realisasi APBD di Kabupaten Badung masih 43 persen, Gianyar masih 46 persen, Bangli masih 52 persen, Tabanan masih 52 persen, Klungkung masih 54 persen, Buleleng masih 59 persen, Karangasem masih 59 persen, Kota Denpasar masih 52 persen, dan Jembrana masih 67 persen.

“Yang disimpan di bank juga tolong dilihat, masih banyak. Segera serapan anggaran ini diselesaikan, sehingga perputaran uang di kota dan kabupaten semakin banyak, yang itu akan memberikan kesejehteraan pada masyarakat. Hati-hati yang kita beri merah-merah itu artinya memang segera dikeluarkan, meskipun yang biru juga akan lebih baik kalau secepatnya dikeluarkan dari dinas keuangan atau bendahara keuangan daerah,” tegasnya.

Selain itu, dalam pengarahannya, Presiden Jokowi mengatakan berkat kerja keras TNI/Polri yang diperintahkan langsung untuk mendampingi kepala daerah dalam menangani penyebaran Covid-19, akhirnya kasus COVID-19 yang sempat memuncak sejak Februari 2021 akhirnya bisa ditekan. Pada 7 Oktober 2021, kasus COVID-19 sudah turun menjadi 1.300 kasus harian nasional.

Baca juga:  Tambah Baik! 3 Kabupaten di Bali Sandang Zona Kuning

Bahkan, saat ini Indonesia tidak masuk ke dalam 10 besar dunia berdasarkan total kasus. Paling banyak yaitu Amerika Serikat 40 juta kasus, India 33 juta kasus, Brasil 21 juta kasus, dan seterusnya.

Presiden Jokowi mencontohkan penyebaran kasus Covid-19 di Amerika Serikat. Dikatakan, sejak akhir Juni 2021 gelombang keempat menghantam negara Adidaya ini. Dari 11 ribu kasus harian, meningkat menjadi 177 kasus.

Namun, per 7 Oktober 2021 telah turun menjadi 107 ribu kasus. Dan angka ini masih tinggi. “Meskipun kasusnya sudah landai, seperti yang disampaikan Pak Gubernur, tetap harus hati-hati. Kasus di Amerika Serikat menunjukkan seperti itu, kasus di India dulu melandai kena varian Delta juga sampai ke 414 ribu kasus. Pengalaman-pengalaman negara lain ini harus bisa kita jadikan kaca untuk pengalaman kita bahwa displin protokol kesehatan itu sangat menekan angka penyebaran COVID-19,” tegas Presiden Jokowi.

Baca juga:  Tak Cuma Pelabuhan, Pusat akan Beri Bantuan Penunjang Penyeberangan ke Nusa Penida¬†

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa dalam menghadapi varian Delta COVID-19 vaksinasi juga sangat penting. Sebab, vaksinasi dapat mengurangi tingkat kematian akibat COVID-19. Jokowi mengakui bahwa vaksinasi di Bali sudah sangat baik. Sehingga, dapat mengurangi kematian.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam kunker di Provinsi Bali, antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. (Winatha/balipost)

BAGIKAN