BANGLI, BALIPOST.com – Pelaku pariwisata mendesak Pemerintah Kabupaten Bangli untuk segera mengeksekusi langkah konkret dalam mengatasi populasi lalat di Kintamani. Pasalnya masalah ini bukan sekadar gangguan kenyamanan, melainkan ancaman serius terhadap citra pariwisata Bangli bahkan Bali.
Pelaku pariwisata di Kintamani, I Ketut Putranata, menyebut bahwa masalah populasi lalat yang kian membludak di kawasan Kintamani kini bukan lagi sekadar gangguan musiman, melainkan sebuah pandemi.
Menurutnya ada dua faktor yang menyebabkan tingginya populasi lalat di kintamani. Pertama adalah sampah yang belum tertangani secara optimal yang menjadi habitat berkembang biaknya lalat.
Ia mengapresiasi langkah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang kini semakin gencar melakukan sosialisasi pemilahan sampah ke perusahaan-perusahaan. “Kami sangat menyambut baik hal itu. Itu mesti diterapkan di seluruh perusahaan. Perusahan-perusahaan harus dibina, ditegaskan, dan perusahaan juga harus punya komitmen untuk melakukan pemilahan sampah,” terangnya, Jumat (30/1).
Faktor lainnya adalah penggunaan kotoran ayam mentah sebagai pupuk oleh petani. Ini menurutnya merupakan penyebab terbesar tingginya populasi lalat. Namun demikian Putranata menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar penanganan lalat jangan sampai justru menekan kesejahteraan petani.
“Jangan sampai seolah-olah pariwisata menekan pertanian. Kami tidak mau seperti itu. Karena keduanya (pertanian dan pariwisata) saling ketergantungan,” terang mantan ketua PHRI Bangli itu.
Terkait Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Pemkab Bangli pada Kamis (29/1), Putranata berharap pertemuan tersebut segera berbuah aksi nyata, bukan sekadar diskusi. Ia mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) serta adanya dukungan anggaran yang memadai untuk eksekusi penanganan lalat.
Mengingat pariwisata telah memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Putranata berharap ada timbal balik berupa alokasi anggaran yang cukup dari pemerintah daerah untuk penanganan masalah lalat ini.
“Karena ini menyangkut image pariwisata. Tidak bisa disebut hanya image Kintamani saja Sudah pasti image Bangli dan Bali. Oleh karena itu kami mendorong pemerintah melakukan kolaborasi dengan pemerintah tingkat di atasnya, semisal pemprov bahkan ke pemerintah pusat. Kalau dari situ ada gelontoran dana karena pemerintah sudah menganggap ini isu serius, maka pemerintah daerah tentu akan diringankan dari sisi pembiayaan,” kata Putranata.
Dia sangat berharap dalam hitungan bulan ke depan, upaya penanganan lalat sudah bisa dirasakan secara nyata di lapangan. (Dayu Swasrina/balipost)
