DENPASAR, BALIPOST.com – Rencana penerapan ganjil genap untuk kendaraan yang akan ke Pantai Sanur mendapat reaksi beragam dari masyarakat. Termasuk dari anggota DPRD Denpasar maupun instansi yang akan menangani kebijakan ini.
Ketua Komisi I DPRD Denpasar I Ketut Suteja Kumara yang dikonfirmasi terkait sistem ganjil genap, Senin (20/9), mengatakan perlu dilihat apa sesungguhnya urgensi sistem ini. Apakah kebijakan itu diperlukan saat ini atau seperti apa?
“Inilah yang perlu dilihat dulu, agar jangan ikut latah dengan kebijakan di daerah lain. Sedang kondisi di tempat kita berbeda,” katanya.
Di sisi lain, Kadis Perhubungan Kota Denpasar, Ketut Sriawan mengatakan kebijakan yang dirancang Dishub Provinsi tersebut, perlu dilakukan kajian yang mendalam. Karena sejatinya kebijakan ganjil genap itu pada intinya ingin menggeser warga yang menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum.
Tetapi saat ini, untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan. “Kebijakan ini sebenarnya sangat baik, tapi momen, waktu, serta kondisi saat ini, sehingga perlu dikaji dengan baik,” ujar Sriawan saat ditemui usai bertemu Wali Kota Denpasar.
Dikatakan, kebijakan yang sejatinya untuk menghindari adanya kerumunan, juga akan berdampak pada sektor lain. Seperti pemulihan sektor ekonomi.
Padahal, di sektor pariwisata sudah menerapkan sertifikat CHSE. Obyek wisata pun sudah ada prokes.
Selain itu, saat ini di Pantai Sanur juga belum ada kunjungan yang membludak. “Karena itu, perlu ada kajian dulu,” ujarnya. (Asmara Putera/balipost)
