Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana. (BP/win)

DENPASAR, BALIPOST.com – Meningkatnya kasus pandemi COVID-19 disertai varian-varian baru di Indonesia menjadi ancaman serius bagi kebijakan yang rencananya dilakukan Bali menggeliatkan ekonomi. Seperti, program “Work from Bali” (WFB) dan “open border” untuk wisatawan mancanegara.

Terlebih, saat ini Pemerintah telah memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dari 15 hingga 28 Juni. Salah satu aturannya membatasi aktivitas di sektor perkantoran.

Perkantoran yang berada di wilayah berstatus zona merah (risiko tinggi) harus menerapkan 75% work from home (WFH), hanya 25% pegawai yang bekerja dari kantor. Sedangkan, perkantoran yang berada di wilayah yang berstatus zona orange (risiko sedang) dab zona kuning (risiko remdah) menerapkan WFH 50%.

Baca juga:  Tangani COVID-19, Satgas Daerah Harus Pastikan Disiplin Prokes dan Jangan Sampai RS Terisi Penuh

Pelaku Pariwisata, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, Minggu (20/6), menilai WFB dan open border harus tetap dijalankan. Ia berargumen, program ini dengan melonjaknya kasus di luar Bali merupakan dua hal yang berbeda.

Namun ia menegaskan Bali mesti tetap konsisten dengan protokol kesehatan (Prokes) agar bisa menjalankan rencana program-program tersebut. Meskipun, ia tak menampik rasa ketakutan pasti muncul di benak pelaku perjalanan dalam negeri untuk datang ke Bali.

Baca juga:  Tambahan Kasus COVID-19 Nasional Lebih Sedikit dari Pasien Sembuh, Bali Masuk 10 Besar

“Sebenarnya yang paling bermasalah sekarang di tengah masyarakat, khususnya di Bali adalah pembukaan open border, karena open border adalah harapan bangkitnya ekonomi Bali. Semestinya pembukaan open border itu dilihat sebatas regional kita, kalau regional kita di Bali adalah hijau dan kita yakini bahwa mampu menjaga disiplin prokes, sebaiknya open border tetap dibuka. Justru kalau bisa di Jakarta yang ditutup open bordernya. Dan pindahkan Ibukota work from Bali. Saya kira semua akan berjalan dengan baik, tapi ingat disiplin prokes harus tetap jalan,” tandas Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali ini.

Baca juga:  Satgas Evaluasi Kepatuhan Prokes Masa Libur Panjang

Anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Bali ini, menilai apabila rencana open border ditunda kembali, akan memperpanjang terpuruknya ekonomi masyarakat Bali. Sebab, hingga saat ini masyarakat Bali hidup dalam konsep bertahan melalui sektor perdagangan.

Apabila tidak dilakukan open border, konsep bertahan ini akan jebol. “Saya berharap open border tetap dibuka, tetapi dengan penerapan protokol kesehatan yang clear, kuat, dan disiplin. Kita harus bergotong royong, jangan saling menyalahkan,” ujarnya. (Winatha/balipost)

BAGIKAN

3 KOMENTAR

  1. Anggota DPRD nya aja ngomong belepotan Jakarta di tutup open bordernya..??? Apa itu. Makanya negerinya ogah maju, wakil rakyat tamatan SMP duhhh.. negriii negriii padamu negriiiii

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Captcha *