Airlangga Hartarto didampingi Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin (kanan) dan Menteri Agama, Yaqut Cholil. (BP/iah)

DENPASAR, BALIPOST.com – PPKM dan PPKM Mikro disebut mampu menurunkan kasus COVID-19 aktif secara nasional. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Ekonomi, Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (19/4).

Airlangga yang merupakan Ketua Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengatakan pemerintah melanjutkan perpanjangan PPKM Mikro ke-6, dari 20 April sampai 3 Mei. Selain itu, berdasarkan parameter jumlah kasus aktif, dilakukan perluasan ke 5 provinsi. Yaitu Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Kalimantan Barat.

Ia mengutarakan perkembangan penanganan pandemi COVID-19 terus membaik. Beberapa parameternya, antara lain, kasus aktif COVID-19 hingga data per 18 April 2021 sebesar 6,6 persen atau membaik signifikan dibandingkan Februari 2021 ketika kasus aktif mencapai 16 persen.

Baca juga:  Koster Komitmen Bangun Era Baru Bali

Kemudian tingkat penularan COVID-19 (positivity rate) juga telah menurun menjadi 11,2 persen dibandingkan Februari 2021 yang sebesar 29,42 persen.

“Tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit (Bed Occupancy Rate) (saat ini) rata rata 34 atau 35 persen, dan tidak ada provinsi yang BOR-nya di atas 60 persen. Kemudian PPKM dan PPKM Mikro yg diterapkan sejak Januari-Februari telah mulai berhasil kendalikan laju penyebaran COVID-19,” ujanya.

Jika berdasarkan data bulanan per Januari 2021, rata-rata kasus aktif COVID-19 per bulannya terus menurun, yakni Januari sebesar 15,43 persen, Februari sebesar 13,57 persen, Maret sebesar 9,52 persen, dan April sebesar 7,23 persen.

Adapun PPKM mikro tahap pertama dilaksanakan 9 sampai 22 Februari 2021, kemudian PPKM mikro tahap kedua dilaksanakan 23 Februari hingga 8 Maret, PPKM mikro tahap ketiga yakni tanggal 9 hingga 22 Maret 2021, PPKM mikro tahap keempat adalah tanggal 23 Maret hingga 5 April 2021, dan PPKM Mikro tahap kelima pada 6 April hingga 19 April.

Baca juga:  Pengawasan Prokes di Terminal Mengwi Diperketat

Hingga PPKM Mikro tahap kelima, pemerintah melibatkan 20 provinsi. Dengan penambahan lima provinsi di tahap keenam, maka total 25 provinsi yang menerapkan PPKM Mikro.

Airlangga mengatakan dari sisi ekonomi, terjadi kenaikan belanja di April yang cukup besar. Tumbuh 32,48 persen secara year on year untuk yang non-seasonally adjusted dan 11,1 persen untuk seasonally adjusted. Penerimaan sektor industri juga tumbuh 10,26 persen secara YoY untuk non-seasonally adjusted dan 1,46 YoY untuk seasonally adjusted.

Selanjutnya, untuk menangani COVID-19 dan mengungkit perekonomian, pemerintah melakukan beberapa program pengendalian COVID-19. “Pembatasan kegiatan mudik, pembatasan kegiatan bepergian, dan juga terkait pengetesan yang diperlukan H-1 untuk seluruh moda transportasi, baik itu PCR, swab antigen, maupun GeNose,” jelasnya.

Baca juga:  Agustus, TNI/Polri Bagikan 720 Bendera

Untuk pengungkit ekonomi, ia mengatakan bahwa THR sudah ada SE Menaker No. 6 Tahun 2021, yakni dibayar penuh, paling lama dibayarkan H-7. Kementerian Tenaga Kerja juga akan membuat posko THR untuk memonitor. ASN dan Anggota TNI/Polri juga akan dibayarkan H-10 sebelum hari raya.

Kemudian terkait program perlindungan sosial dan sembako, akan terus dilakukan. Untuk Mei dan Juni akan dibayarkan di awal Mei. “Kemudian dilakukan program Harbolnas Ramadan, hari belanja nasional dengan ongkos kirim ditanggung pemerintah atau pun platform digital,” jelasnya.

Ada juga bantuan sosial berupa beras. Namun bantuan sebanyak 10 kilogram beras ini masih dalam tahap pembahasan. Sasarannya peserta kartu sembako non PKH (Program Keluarga Harapan. (Diah Dewi/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Captcha *