Kepala Dinas Sosial Tabanan, I Nyoman Gede Gunawan. (BP/Bit)

TABANAN, BALIPOST.com – Dinas Sosial Kabupaten Tabanan, tahun 2021 kembali mengusulkan tambahan bantuan untuk program jaring pengaman sosial yang nantinya bisa untuk mengcover warga di daerah yang terdampak penyebaran virus corona atau COVID-19. Dimana untuk pendataan tarakhir, Tabanan mengajukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari sebelumnya 31. 431 kini jadi 48 ribu lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kepala Dinas Sosial Tabanan, I Nyoman Gede Gunawan menjelaskan, petugas (PKH) sebelumnya sudah terus turun ke lapangan melakukan pendataan untuk memvalidkan DTKS. Dimana DTKS berperan penting sebagai acuan dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia. Apalagi di masa pandemi Covid-19, DTKS menjadi rujukan dalam penyaluran berbagai macam skema bantuan sosial.

Baca juga:  Ditanya Calon Pjs Bupati Badung dan Karangasem, Ini Kata Pemprov

“Untuk bantuan ke masyarakat, kami di daerah sebatas menunggu Kementrian saja, karena dari segi PAD anggarannya juga turun dan yang sifatnya bantuan ke masyarakat difokuskan pada bantuan tak terduga. Sementara di dinas sosial, bantuan sudah include di Kementerian baik BST, sembako dan PKH, jadi tidak terjadi tumpang tindih, “terangnya, Minggu (7/2).

Untuk tambahan KPM sesuai DTKS yang valid tersebut lanjut kata Gunawan sudah diusulkan ke pemerintah pusat, dengan harapan seluruhnya bisa tercover. “Semua bantuan bermuara pada DTKS dan sudah disampaikan ke pusat. Karena sekarang yang juga dipakai acuan untuk bisa dapat bantuan harus include dengan nomor induk Kependudukan (NIK),”ucapnya.

Baca juga:  Seluruh Korban Kecelakaan Maut di Gilimanuk Dijamin Jasa Raharja

Seandainya dari usulan yang disampaikan tersebut, tidak sepenuhnya bisa tercover, tentunya masih bisa mendapat bantuan yang lewat BLT dana desa. “Kalau tidak bisa tercover seluruhnya, lewat BLT dana desa kemungkinan disana, tetapi kami masih menunggu juklak juknisnya,” jelas Gunawan.

Dari data Disos Tabanan, untuk Bansos Tahap I tahun 2021, rinciannya PKH sebanyak 11.586 KPM, sembako 22.545 KPM dan bansos Tunai 15. 296 KPM. Dengan rincian anggaran, sembako 22.545 @ Rp 200.000 total Rp 4.509.000.000, dan BST 15.296 @300.000 total Rp 4.588.800.000.

Baca juga:  Pembayaran Biaya Pengobatan Pengungsi Tak Jelas, Di Bangli Rp 130 Jutaan Belum Terbayar

“Jika ada peluang, kita akan terus usulkan ke pusat karena pandemi berkepanjangan ini tentunya membawa imbas pada perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (Puspawati/Balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Captcha *