Perwakilan prajuru beberapa desa adat melakukan proses verifikasi di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali, Rabu (29/1). (BP/eka)

DENPASAR, BALIPOST. com – Setelah melalui proses verifikasi, pengajuan alokasi dana desa adat melalui APBD Semesta Berencana Provinsi Bali yang dilakukan oleh masing – masing desa adat di Bali sudah mulai dicairkan. Sebanyak 1480 desa adat di Bali surat perintah pencairan dananya (SP2D) sudah selesai dan dicairkan.

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Desa Adat Provinsi Bali, I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Saputra, mengatakan, semua Desa adat di Bali sudah mengajukan permohonan dana Desa adat sejak bulan Januari lalu.

Hingga saat ini sudah 1493 Desa adat telah mengajukan permohonan dana tersebut. Dari jumlah itu, 1480 permohonan Desa adat sudah SP2D /cair. “Kini, masih ada 13 Desa adat yang pencairannya masih dalam proses, ” katanya.

Dalam hal pencairan, dana yang dimohonkan setiap Desa adat berjumlah Rp 300 juta. Total dana yang dialokasikan kepada Desa adat melalui APBD semesta berencana provinsi Bali sebanyak Rp 447,9 milyar. Uang tersebut langsung ditransfer dari rekening kas umum daerah ke rekening Desa adat bersangkutan.

Berkenaan dengan peruntukan dana Desa adat tersebut, telah ada juknis dalam penggunaannya. Dari jumlah Rp 300 juta, dibagi peruntukannya sebagai belanja rutin maksimal Rp 80 juta, dan belanja program maksimal Rp 220 juta.

Dalam belanja rutin tersebut, termasuk insentif bendesa adat sebesar Rp 1.500.000 perbulan, dan insentif prajuru adat lainnya, serta kegiatan kesekretariatan Desa adat, BUPDA, dan biaya rapat.

Sedangkan untuk belanja program dibagi dalam tiga bidang yaitu, parhyangan, palemahan dan pawongan. Pengalokasian di ketiga bidang tersebut berdasarkan paruman Desa. Khusus di bidang pawongan, ada program prioritas yang wajib dianggarkan. Seperti pembinaan sekaa sebun (sekarang gong), tari wali, wewalian (sakral) dan sejenisnya, sekaa pesantian, dan pembinaan PAUD/Tk Hindu. (Agung Dharmada/Balipost)

BAGIKAN